Tanjungbalai | MISTAR.ID – Kisruh limbah PT Halindo di Kota Tanjungbalai masih belum menemukan titik terang dan penyelesaian yang jelas. Anggota DPRD Provinsi Sumut, Mahyaruddin Salim Batubara menyayangkan sikap Pemko Tanjungbalai yang terkesan lambat menangani masalah ini.
Padahal menurutnya, pengakuan Kadis Lingkungan Hidup Tanjungbalai yang mengatakan PT Halindo tidak memiliki izin sudah menjadi alasan yang sangat kuat bagi Pemko untuk memberikan sanksi tegas bagi perusahaan ekspor ikan tersebut.
“Masyarakat sudah langsung turun ke PT Halindo, seharusnya Pemko Tanjungbalai segera mengambil tindakan atas mencemarkan lingkungan ini. Padahal sudah jelas, izin lingkungan hidupnya tidak ada. Kenapa tidak mengambil tindakan tegas ?,”cetus Mahyaruddin Salim, Minggu (26/1/20).
Mahyaruddin minta polemik ini jangan sampai membuat masyarakat marah sehingga main hakim sendiri. Apalagi kejadian ini sudah berlangsung lama.
“Seharusnya, perusahaan-perusahaan yang berdiri di pemukiman penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar, bukan malah sebaliknya membuat keresahan dan kerusakan lingkungan,”katanya.
Ketua KNPI Tanjungbalai yang merupakan senator Sumut dari Dapil V Tanjungbalai, Asahan, Batubara itu mengatakan bahwa dirinya siap untuk meneruskan persoalan ini ke pimpinan DPRD Sumatra Utara dan bersama warga membawa masalah ini ke orovinsi Sumatra Utara.
“Jika PT Halindo tidak segera menyelesaikannya dan Pemko Tanjungbalai belum mengambil sikap, saya siap bersama warga mempersoalkan ini ke provinsi Sumatra Utara,”tegasnya.
Penulis: Saufi
Editor: Edrin
