Jakarta | MISTAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengubah kurikulum dan tata cara belajar siswa. Jokowi ingin terjadi perubahan drastis dalam sistem pendidikan Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/19).
Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia masih ketinggalan zaman dan tak beradaptasi dengan perubahan ke era digital. “Sehingga proses belajar mengajar seharusnya ada di dalam ruangan kelas, bisa di luar kelas, bisa dengan pelatihan,” kata Pramono.
Pramono menyebut Jokowi memberikan kewenangan penuh kepada Nadiem untuk melakukan perubahan dalam bidang pendidikan Indonesia. Perubahan terutama pada kurikulum dan tata belajar mengajar di sekolah.
“Sehingga memberikan kegembiraan pada siswa untuk belajar dan tidak dijejali dengan tugas-tugas yang terlalu berlebihan,” tuturnya.
Sebelumnya, Nadiem mengajak guru untuk melakukan perubahan, mulai dari yang terkecil di ruang-ruang kelas. “Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambil langkah pertama,” ujar Nadiem dalam pidato pada peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Senin (25/11).
Nadiem berpesan kepada guru untuk mulai mengajak para siswa berdiskusi di dalam kelas. Menurutnya, melalui perubahan kecil yang dilakukan dari guru, maka Indonesia akan bergerak maju.
Sulit Dijalankan
Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pidatonya dinilai sulit diterapkan oleh para guru. Pasalnya guru berada di bawah kepala daerah, bukan Mendikbud secara langsung. Karena itu guru menghadapi birokrasi dalam tugasnya sehari-hari.
Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan guru akan menghadapi tantangan berat dalam melaksanakan arahan Nadiem tersebut, terutama soal pemangkasan administrasi yang selama membebani.
Indra mengingatkan Nadiem bahwa urusan administrasi di daerah di luar Jakarta lebih rumit. Dia berkata para guru akan berhadapan dengan budaya birokrasi yang selama ini sudah terbentuk.
“Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud, karena mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri melainkan kepala daerah,” kata Indra.
Dia mengatakan para guru akan berhadapan dengan setumpuk proses administrasi yang merupakan perintah kepala dinas atau kepala daerah. Indra menyebut guru tak akan bisa menolak jika dihadapkan pada situasi seperti itu.
Menurutnya, perlu gebrakan lebih dari sekadar arahan dalam pidato. Dia menilai perlu ada rencana strategis lintas kementerian/lembaga, baik di pusat dan daerah dalam program pendidikan.
“Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk presiden sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing,” ujarnya.
Selain masalah administrasi, Indra mengatakan masih banyak masalah dalam dunia pendidikan. Dia mencontohkan rasio guru terhadap murid.
Selama ini di beberapa daerah ada kekurangan guru, tapi Kemendikbud dan Bank Dunia mencatat Indonesia memiliki rasio guru yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Tak hanya itu, masalah pengupahan guru juga masih jadi pekerjaan rumah yang menanti Nadiem. Indra meminta Nadiem membenahi tata kelola guru jika ingin menyukseskan visi pembangunan sumber daya manusia yang diusung Presiden Joko Widodo.
“Dari sisi pendapatan, terdapat data menunjukkan bahwa banyak guru yang pendapatannya jauh di bawah upah minimum, tetapi faktanya juga banyak guru yang berpenghasilan belasan bahkan puluhan juta per bulan,” tuturnya.
Sumber: Antara
EDitor: Luhut Simanjuntak
