Pematangsiantar, MISTAR.ID
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar, Matheos Tan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang kembali melakukan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024.
Dia sekaligus mengajak masyarakat Kota Pematangsiantar untuk dapat memanfaatkan momen, dari sederet keringanan dan diskon pajak kendaraan bagi warga yang memiliki tunggakan. Program tersebut berlangsung mulai 21 Oktober hingga 31 Desember 2024 mendatang.
“Kita dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyambut baik program tersebut. Karena ada berbagai keringanan yang diperoleh masyarakat,” sebut Matheos dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).
Baca juga:Animo Masyarakat Tinggi, Pemutihan PKB Diperpanjang Hingga Akhir Oktober 2023
Berbagai keringanan yang bisa diperoleh yaitu, Bebas tunggakan Pokok PKB sebelum tahun 2023, Bebas Denda PKB, Bebas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II dan seterusnya, Bebas Pajak Progresif, Diskon PKB sebesar 5 persen (sebelum jatuh tempo 30 s/d 60 hari), serta Bebas Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Matheos juga mengingatkan, sesuai informasi yang diperolehnya dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, yakni kendaraan yang selama 2 tahun tidak membayar pajak setelah masa berlaku STNK habis, maka data kendaraan tersebut akan dihapus.
Baca juga:Program Pemutihan PKB Diberlakukan di Sumut, Penerimaan Pajak Naik 30 Persen
“Oleh karenanya mari manfaatkan program pemutihan pajak dan diskon ini, agar kendaraan anda tidak menjadi kendaraan bodong,” katanya.
“Pajak yang Anda bayarkan akan digunakan untuk membangun Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar,” pungkasnya.
Di mana sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pematangsiantar, Fuad Ghazali Damanik mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan program.
“Selain agar kendaraanya aman bisa beroperasi dan data kendaraan semakin baik, pendapatannya untuk pembangunan juga semakin maksimal. Sehingga pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik terkhusus di Sumut,” katanya belum lama ini. (jonatan/hm17)
