Oleh: Sara Dince Manurung
Perubahan Undang-Undang adalah hal yang lumrah dalam dinamika suatu negara. Namun, di balik dinamika tersebut, tersimpan ancaman serius bagi stabilitas dunia usaha, yakni risiko pembatalan perjanjian yang telah disepakati.
Perubahan regulasi yang tidak terduga dapat menjadi ‘bom waktu’ yang mengancam keberlangsungan bisnis dan merugikan banyak pihak. Bayangkan sebuah perusahaan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku. Tiba-tiba, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang melarang penggunaan bahan baku tersebut.
Otomatis, kontrak tersebut menjadi tidak berlaku dan perusahaan harus mencari alternatif pemasok dengan biaya yang lebih tinggi. Contoh ini menunjukkan betapa rentannya sebuah perjanjian terhadap perubahan kebijakan pemerintah.
Baca juga:Tujuh Poin Utama dalam Revisi Undang-undang Desa
Risiko yang Dihadapi:
* Ketidakpastian Hukum: Perubahan Undang-Undang yang cepat dan sering menciptakan ketidakpastian hukum yang tinggi. Para pihak dalam perjanjian menjadi kesulitan memprediksi perkembangan hukum di masa depan dan mengambil langkah antisipasi.
* Kerugian Finansial: Pembatalan perjanjian dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pihak, baik berupa biaya pemutusan kontrak, kerugian investasi, maupun hilangnya peluang bisnis.
* Kerusakan Reputasi: Pembatalan perjanjian dapat merusak reputasi perusahaan dan sulit dipercaya oleh mitra bisnis lainnya.
* Perselisihan Hukum: Perselisihan hukum seringkali tak terhindarkan ketika terjadi pembatalan perjanjian akibat perubahan Undang-Undang. Proses hukum yang panjang dan melelahkan dapat menguras waktu dan sumber daya perusahaan.
Baca juga:DPR Resmi Sahkan RUU Desa Jadi Undang-undang
Mitigasi Risiko:
Untuk meminimalisir risiko pembatalan perjanjian akibat perubahan Undang-Undang, beberapa langkah dapat dilakukan:
* Klausul Adaptasi: Memasukkan klausul adaptasi dalam perjanjian yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.
* Analisis Risiko Hukum: Lakukan analisis risiko hukum secara berkala untuk mengidentifikasi potensi perubahan Undang-Undang yang dapat berdampak pada perjanjian.
* Konsultasi dengan Ahli Hukum: Konsultasikan dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat dalam menyusun dan menegosiasikan perjanjian.
Baca juga:Mahkamah Agung Meksiko Batalkan Undang-Undang Pidana Aborsi
* Asuransi Hukum: Pertimbangkan untuk mengambil asuransi hukum untuk melindungi diri dari risiko kerugian finansial akibat perselisihan hukum.
Kesimpulan
Perubahan Undang-Undang adalah keniscayaan. Namun, dengan kesiapan dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, risiko pembatalan perjanjian akibat perubahan Undang-Undang dapat diminimalisir.
Pemerintah, pelaku usaha, dan para ahli hukum perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan pasti.
(Penulis merupakan mahasiswi Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar)
