Jakarta, MISTAR.ID
Fenomena daya beli masyarakat menurun muncul di tengah deflasi lima bulan berturut-turut yang dialami Indonesia sejak Mei 2024. Deflasi pertama terjadi pada Mei dengan angka 0,03 persen (mtm), diikuti oleh penurunan lebih dalam pada Juni (0,08 persen) dan Juli (0,18 persen).
Meski Agustus menunjukkan perbaikan dengan deflasi kembali ke level 0,03 persen dan September 2024 mencatat deflasi 0,12 persen, menjadikannya yang terburuk dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa deflasi ini merupakan pertanda penting, menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam perekonomian.
“Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12 persen (month to month/mtm),” katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, kemarin.
Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menambahkan, penurunan daya beli bukan satu-satunya masalah; ada ketimpangan antara kelompok konsumsi atas yang tetap stabil dengan kelas menengah ke bawah yang terpuruk.
Baca Juga : Pasca Krisis 1999, Indonesia Alami Deflasi Selama 5 Bulan Berturut-turut
Menurutnya, kelas menengah atas mengalihkan belanja ke barang mewah, sementara kelas menengah bawah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang dapat berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dan masalah sosial lainnya.
“Pemerintahan baru harus fokus pada redistribusi ekonomi, memperbaiki sistem perpajakan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif,” katanya.
Analis Senior Ronny P Sasmita menyatakan bahwa deflasi menunjukkan penurunan permintaan dan stagnasi harga, terutama dalam konteks penurunan jumlah kelas menengah. Ia mengingatkan bahwa penurunan daya beli yang berkelanjutan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Ke depan penting bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan mempercepat investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga konsumsi masyarakat tidak terus menurun,” sarannya. (mtr/hm24)
