Medan, MISTAR.ID
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut dalam Focus Group Discussion mengajak organisasi masyarakat hingga lembaga pendidikan untuk berkolaborasi antar lintas sektor dalam mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersih.
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengatakan praktek manipulasi politik dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan harapan akan mendulang suara serta mempengaruhi perolehan suara merupakan stigma yang mengganggu demokrasi di Indonesia.
“Di sini peran Bawaslu untuk mencegah serta melakukan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dan mengajak semua elemen, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk bekerja sama dalam mencegah manipulasi dan mendorong partisipasi publik,” ujarnya di Angkasa Cafe Resto, Tarutung Tapanuli Utara, Senin (30/9/24).
Baca juga:Raker, Bawaslu Ingatkan Pengawasan dan Penanganganan Pelanggaran Pilkada di Palas
Namun Bawaslu juga mengaku memiliki berbagai keterbatasan, dengan begitu ia meminta dukungan partisipatif seluruh elemen untuk membantu menciptakan suasana kondusif di Pilkada serentak tahun ini.
“Diharapkan melalui pengawasan partisipatif bersama kampus, organisasi pemuda, kelompok Cipayung dan elemen masyarakat lain, terbuka untuk dapat bekerja sama menghalangi segala bentuk politik uang, mengawasi penyebaran isu sara dan hoax hingga netralitas ASN agar tercipta suasana kondusif,” katanya.
Akademisi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (IAKN) Junjungan Simorangkir menjelaskan, dalam sistem pengawasan demokrasi yang adil, jujur dan demokratis seharusnya tidak ada manipulasi politik, politik uang, atau kecurangan lainnya yang merusak integritas pemilu.
Baca juga:Selama Kampanye, Tercatat 1.520 Kasus Pelanggaran Pilkada Dilakukan Paslon
“Kolaborasi antara mahasiswa dengan Bawaslu sangat penting untuk mengawasi pemilu, menjaga transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, melakukan riset dan kajian kehidupan demokrasi di Taput,” ucapnya.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara periode 2017, Psalmen Padang juga menegaskan jika Pemilu merupakan tanggung jawab setiap warga negara.
“Demokrasi bukan saja mengenai memilih pemimpin, tetapi juga menyadari tanggung jawab sebagai warga negara dalam mengarahkan dan mengawasi pemerintah,”* ungkapnya.
Partisipasi aktif dari masyarakat, menurutnya sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tantangan politik uang seringkali menjadi hambatan dalam menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga:Peran Wartawan Meminimalisir Pelanggaran Pilkada
“Banyak calon yang menggunakan uang untuk membeli suara, dan ini menjadi stigma dalam kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan preventif dari Bawaslu dan peningkatan kesadaran masyarakat,” tuturnya.
Psalmen juga menyarankan agar Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam Pilkada serentak dengan pelaksanaan apel keliling.
“Bawaslu bisa melaksanakan apel keliling untuk berkomunikasi dengan tim sukses dan ASN, serta membangun intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang potensi pelanggaran,” pungkasnya. (berry/hm17)
