Medan, MISTAR.ID
Komisi Yudisial Republik Indonesia sebut sejumlah hakim yang bertugas di wilayah Sumatera Utara banyak dilaporkan masyarakat atau masuk kartu kuning dari masyarakat. Bahkan di tahun 2024, laporan untuk lembaga penegak hukum itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hal disampaikan langsung oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara, Muhrizal Syaputra saat melakukan edukasi publik di Kampung Terjun, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (7/9/24).
“Kami menyatakan bahwa itu terkait laporannya tahun ini. Kita agak lebih tinggi menerima laporannya dibanding tahun lalu, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan dilaporkan oleh masyarakat,” ujar Muhrizal.
Dijelaskan dia, pada tahun 2023, Komisi Yudisial hanya menerima 19 laporan pengaduan. Sementara di tahun 2024 sudah menyentuh hingga 30 laporan pengaduan.
Laporan-laporan tersebut merupakan laporan dari masyarakat. Terkait dengan patut adanya atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.
Baca juga:Komisi Yudisial Gelar Edukasi Hukum di 20 Provinsi, Salah Satunya Sumut
“Jadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu meningkat laporannya di Sumatera Utara,” ujar Muhrizal.
Tidak hanya itu, kata Muhrizal, tahun ini paling banyak permintaan masyarakat terkait dengan pengawasan hakim dan paling banyak juga yang melakukan pelaporan terhadap kinerja hakim. Namun, apakah laporan itu terbukti atau tidak terbukti. Hal itu sedang dalam proses penyelidikan di Komisi Yudisial.
“Jadi proses itu akan dilihat apakah pemantauan persidangan ada atau tidak pelanggaran etiknya selama persidangan. Itu akan diputuskan nanti setelah diperiksa oleh Komisi Yudisial di Jakarta,” timpalnya.
Lagi-lagi Muhrizal kembali menegaskan memang di tahun ini (tahun 2024-red) laporan pengaduan masyarakat terkait dengan hakim itu sangat naik. (matius/hm17)
