Medan, MISTAR.ID
Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dipastikan gagal berlayar dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2024. Hal itu disebabkan berpalingnya semua partai politik (parpol) pengusungnya, yaitu PSI, Demokrat, dan PKS.
Pengamat politik, Boy Anugerah menilai apa yang terjadi pada Aulia Rachman adalah balada politik. Aulia, menurut Boy jadi tumbal ketidakmatangan parpol dalam mengelola aspirasi.
“Pertama dari sisi Gerindra. Posisi Aulia Rachman sebagai petahana wakil wali kota seharusnya menjadi modalitas yang besar untuk mengusungnya kembali, sayangnya ini tidak jadi konsiderasi bagi Gerindra. Kedua hilangnya keadaban politik parpol yang mengusung dengan meninggalkan Aulia pada last minute,” ujarnya, Selasa (3/9/24).
Dalam kasus Aulia ini, Boy mempertanyakan keadaban politik dari PSI dan PKS. Menurutnya jika memang tak hendak mengusung, ada baiknya dikomunikasikan dari jauh-jauh hari.
“Karena parpol itu bukan sekedar instrumen perebutan kekuasaan, tapi juga pilar demokrasi yang menjunjung tinggi keadaban politik, akhlak politik,” sebutnya.
Baca Juga :Â Tak Diusung di Pilkada Kota Medan, Aulia Rachman Segara Keluar dari Gerindra
Kemudian, menurutnya pola kandidasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat mengkhawatirkan. Karena ini bukan bentuk kematangan politik dalam berpartai, tapi cenderung ke arah kartelisasi dengan mencatu tiap-tiap wilayah untuk bagi-bagi kepentingan elitnya.
“Untungnya ada intervensi yuridis dari MK terkait threshold pencalonan. Ini bisa membongkar pola yang dibangun KIM,” sebutnya.
Selain itu, Boy juga menilai bahwa oligarki elit masih menjadi persoalan utama parpol di Indonesia, meski secara hukum parpol-parpol tersebut diberikan amanat untuk mendukung konsolidasi demokrasi merujuk pada UU Parpol.
“Apa itu konsolidasi demokrasi berdasarkan UU Parpol? Yakni penguatan parpol secara kelembagaan dan kaderisasi,” tambahnya.
