Simalungun, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, kini tengah mencari solusi untuk dapat mengatasi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menguras keuangan atau APBD Kabupaten Simalungun. Dimana, pertahunnya gaji P3K mencapai Rp210 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Simalungun, Frans Saragih menyampaikan gaji dari P3K yang baru diterima beberapa bulan lalu sangat menguras keuangan Pemkab Simalungun.
“Itu jelas. Kalau itu tidak bisa dikurangi, hanya saja tinggal refocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Efisiensi dengan refocusing,” jelas Frans Saragih saat ditanya solusi hadapi keuangan Pemkab Simalungun yang terkuras untuk gaji P3K, Selasa (27/8/24).
Baca juga :Â Oknum Ketua K3S Disebut Potong Gaji Pertama Guru P3K di Dairi Sebesar 30 Ribu per Orang
Dikatakan Frans Saragih, untuk penyaluran gaji P3K pun bakal dilakukan pada bulan September mendatang. Saat ini, terkait data P3K masih dikumpulkan sebelum nantinya diserahkan ke BPPKAD.
Pengamat Anggaran Sumatera Utara, Elfanda Ananda menyampaikan dengan terkurasnya keuangan untuk pembayaran atau pun penyaluran gaji P3K dan Pemkab Simalungun harus melakukan pengkajian lebih mendalam lagi sehingga keuangan tidak terkuras.
“Pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji beban kerja P3K. Itu harus dikaji beban kerja sama dengan anggarannya. Kalau memang beban kerjanya sudah memenuhi dalam artian antara yang dibutuhkan dengan tersedia itu maka akan bisa dipastikan tidak mengurangi standar pelayanan publik,” ujar Elfanda, Selasa (27/8/24).
Dikatakannya, luas Simalungun dengan jumlah pegawai yang ada saat ini tidak memadai sehingga dibutuhkan P3K. Dalam hal ini, antara kebutuhan P3K dengan beban kerja dan pelayanan publik harus lebih baik pelayanannya. Kemudian lakukan efisiensi, diberbagai OPD dan sektor lainnya.
