Jakarta, MISTAR.ID
Jumlah utang Indonesia sempat dipertanyakan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Presiden Kelima itu mengungkapkannya saat tengah membicarakan kondisi ekonomi di beberapa daerah yang dianggap belum terbangun dengan baik.
“Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada gak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh saat ini berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?,” katanya acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP, pada Kamis (22/8/24) kemarin.
Baca juga:Per Juni 2024, Utang Indonesia Tembus Rp8.444,87 Triliun
Di laporan Bank Indonesia (BI) dijelaskan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tercatat sebesar US$ 408,6 miliar atau berkembang sebesar 2,7% (yoy). Ini lebih tinggi dibandingkan perkembangan utang di triwulan I 2024 sebesar 0,2% (yoy).
“Kenaikan itu bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta,” penjelasan pihak BI, seperti dilansir, pada Jumat (23/8/24).
Akan tetapi struktur utang luar negeri Tanah Air pada triwulan II 2024 dinyatakan masih terkendali. Itu tercermin dari rasio utang RI pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9%. Komposisi utang Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa hingga 85,7% dari total ULN.
Dikutip laporan APBN KiTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dijelaskan situasi utang pemerintah per penghujung Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun. Angka itu melonjak Rp 57,82 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya sebesar Rp 8.444,87 triliun.
Rasio utang pemerintah per Juli 2024 sampai 38,68% bagi Produk Domestik Bruto (PDB), melorot sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 39,13% terhadap PDB. Nilai itu disebut masih jauh di bawah batas aman yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB.
Baca juga:Utang Indonesia yang Jatuh Tempo Pada 2025 Sebesar Rp800 Triliun
“Per akhir Juli 2024 jumlah utang pemerintah sebesar Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, namun konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003,” tulis Kemenkeu di Buku APBN KiTA.
Di buku itu diterangkan utang pemerintah ada 2 jenis yakni berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Umumnya utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,76% dan lebihnya pinjaman 12,24%.
Secara mendetail, angka utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun. Itu meliputi SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun bersumber dari Surat Utang Negara Rp 4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.
Sementara dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juli 2024 jumlah utang sebesar Rp 1.468,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.073,27 triliun dan SBSN mencapai Rp 359,54 triliun.
Jumlah utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per penghujung Juli 2024. Ini terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 1.000,49 triliun.
Baca juga:Waduh, Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun
Dirincikan, pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun itu meliputi bilateral Rp 269,32 triliun, multilateral Rp 602,46 triliun, dan commercial banks Rp 128,71 triliun.
Akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.
Kemenkeu menyampaikan, pengelolaan utang pemerintah yang disiplin ikut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terkini, S&P kembali mempertahankan posisi kredit Indonesia pada ‘BBB’ dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu. (dtk/hm16)
