Jakarta, MISTAR.ID
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna berharap pemerintahan mendatang yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengutamakan teknologi sebagai syarat utama hilirisasi.
Irhamna menilai hilirisasi sektor manufaktur dan pertanian saat ini masih berfokus pada sumber daya alam (SDA) ketimbang pengembangan teknologi.
“Misalnya, pemerintah sering menyinggung hilirisasi nikel yang produk hilirnya berupa baterai. Padahal, baterai memiliki nilai tambah yang tinggi bukan hanya karena nikel,” ujarnya, Senin (19/8/24).
Baca juga:Tumbuhkan Ekonomi, Pj Gubernur Sumut Perkuat Hilirisasi dan Kewirausahaan
Menurut Irhamna, nilai tambah itu tercipta karena nikel diolah lebih lanjut menggunakan teknologi dan mineral lain untuk menghasilkan listrik dan menyimpan energi yang kemudian digunakan untuk kendaraan listrik.
“Saya kira saat ini pemerintah masih fokus pada SDA. Saya berharap ke depannya, Prabowo dan Gibran bisa fokus pada penguatan teknologi,” tegasnya.
Ia mengatakan, syarat untuk menjadi negara maju bukan hanya penguasaan teknologi saja.
Baca juga:Soal Hilirisasi, Hipmi Dukung Kebijakan Presiden Jokowi
Sementara itu, ia juga menyoroti adanya inkonsistensi kebijakan hilirisasi pemerintah karena enam kementerian yang menangani hilirisasi justru mendapat alokasi anggaran yang lebih sedikit dalam RAPBN 2025 dibandingkan dengan proyeksi belanja pemerintah tahun 2024.
Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi.
Ia mencontohkan hal yang sama pada pembangunan infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan yang mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan.(antara/hm17)
