Kuala Lumpur, MISTAR.ID
Malaysia siap memberikan dukungan signifikan untuk pemulihan kedamaian di Bangladesh pasca gelombang unjuk rasa besar yang melanda negara tersebut.
Dukungan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melalui media sosial yang dikutip pada Rabu (14/8/24), setelah melakukan panggilan telepon dengan kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Muhammad Yunus.
Anwar Ibrahim mengungkapkan komitmennya untuk membantu Bangladesh dalam upaya memulihkan kedamaian dan ketertiban setelah protes mahasiswa yang berlangsung beberapa hari terakhir memicu bentrok berdarah.
Baca juga:Â PM Interim Bangladesh Akan Pimpin 25 Kementerian
Panggilan telepon ini dilakukan pada Selasa (13/8/24) dan merupakan bagian dari upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Yunus, penerima Nobel Perdamaian yang baru saja dilantik sebagai penasihat utama pemerintahan transisi Bangladesh.
Perdana Menteri Malaysia menegaskan bahwa hubungan baik yang telah lama terjalin dengan Prof Muhammad Yunus menjadi dasar bagi jaminan bantuan Malaysia. “Kami berkomitmen untuk membantu Bangladesh kembali ke jalur rekonstruksi dan stabilitas. Kami berharap dapat mendukung upaya untuk memastikan perlakuan adil bagi semua warga Bangladesh, termasuk kelompok minoritas,” kata Anwar dalam unggahannya.
Anwar juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan kunjungan singkat ke Bangladesh dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya untuk mempererat hubungan bilateral dan mendukung proses rekonstruksi negara tersebut.
Baca juga:Â Kerusuhan Inggris Meluas, Malaysia Minta Warganya Menjauh
Bangladesh baru-baru ini mengalami krisis besar setelah unjuk rasa mahasiswa menentang kebijakan kuota pekerjaan di layanan sipil. Bentrok antara mahasiswa, aparat keamanan, dan pendukung pemerintahan sebelumnya telah menyebabkan lebih dari 400 orang tewas, menambah kesulitan dalam upaya pemulihan negara yang sedang berjuang untuk stabilitas politik dan sosial.
Dengan jaminan bantuan dari Malaysia, diharapkan Bangladesh dapat segera mencapai stabilitas dan melanjutkan proses rekonstruksi dengan dukungan internasional yang diperlukan. (ant/hm25)
