Bangladesh, MISTAR.ID
Enam orang kembali tewas dalam betrok dengan polisi dan mahasiswa di Dhaka, Bangladesh pada Kamis (18/7/24). Termasuk seorang sopir bus yang jenazahnya dibawa ke rumah sakit dengan luka tembak di dadanya, dan seorang mahasiswa.
Dilansir dari kantor berita Reuters, ratusan orang lainnya juga terluka dalam bentrok antara ribuan mahasiswa yang bersenjata dengan polisi yang bersenjata.
Bentrok ini bermula setelah pihak berwenang Bangladesh memutus beberapa layanan internet seluler untuk memadamkan protes anti-kuota lapangan kerja pemerintah (kuota ASN) yang telah menewaskan sedikitnya 12 orang minggu ini dimana enam orang sebelumnya telah tewas pada Selasa (16/7/24).
Baca juga:Â ICRC Sebut Fasilitas Kesehatan di Jalur Gaza Selatan Diambang Kehancuran
Mahasiswa yang melakukan protes menolak untuk menghentikan tuntutan mereka atas reformasi lapangan kerja publik, di tengah penutupan total lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh.
Protes nasional ini merupakan yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempatnya, dan dipicu oleh pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda, dengan hampir seperlima dari 170 juta penduduk tidak memiliki pekerjaan atau bersekolah.
Protes yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini telah dimulai sejak bulan lalu. Namun, berubah menjadi aksi kekerasan pada pekan ini dan partai oposisi utama Bangladesh ikut serta dalam demontrasi tersebut.
Baca juga:Â Bangladesh dan India Bersiap Hadapi Badai Berkecepatan 120 Km per Jam
Pihak berwenang telah menutup semua universitas negeri dan swasta tanpa batas waktu sejak hari Rabu, (17/7/24) dan mengirim polisi anti huru-hara dan pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan ke kampus-kampus untuk menjaga ketertiban.
Menteri Hukum Anisul Huq pemerintah bersedia duduk dengan para pengunjuk rasa. Ia juga menginginkan negara menyisihkan 30 persen dari pekerjaan pemerintah untuk keluarga-keluarga yang berjuang dalam perang kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.
Hasina, putri dari Sheikh Mujibur Rahman, yang memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan, sejauh ini menolak tuntutan para pengunjuk rasa. “Kami bersedia untuk duduk (dan berbicara dengan mereka). Kapan pun mereka ingin berdiskusi, itu akan terjadi,” kata Huq. (voa/hm25)
