Simalungun, MISTAR.ID
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan, dan Perikanan (Hanpangnaker) Kabupaten Simalungun, Robert Pangaribuan mengakui pihaknya sempat memiliki niatan untuk melakukan pengurangan populasi ikan Red Devil di Danau Toba. Namun hal itu gagal lantaran keterbatasan biaya.
“Sempat mau kita teliti untuk dapat mengurangi populasi dengan mengajak BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Tapi orang yang menjadi ahlinya itu lagi sekolah ke Thailand,” ujar, Selasa (16/7/24).
Robert mengatakan, upaya yang kini pihaknya lakukan untuk dapat mengurangi jumlah ikan Red Devil di Danau Toba dengan membagikan alat tangkapan ikan seperti jaring dan juga bubuh kepada masyarakat. Selain itu, diberikan bantuan alat untuk mengolah ikan Red Devil menjadi keripik.
Robert mengatakan akan terus mengajak pihak BRIN untuk mau melakukan penelitian di Danau Toba agar dapat mengurangi populasi Ikan Red Devil. “Itu kan kita masih mau mengajak mereka berkolaborasi, supaya orang itu melakukan penelitian. Belum ada kabar juga, karena di kita kan tidak ada anggarannya,” ungkapnya.
Baca Juga :Â Mahasiswa Unimed Manfaatkan Ikan Red Devil jadi Pakan Kepiting
Disampaikannya, adapun langkah Dinas Ketapang untuk dapat menjada populasi ikan nila dengan cara restocking atau pun juga penebaran benih ikan spesies asli yang bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies tersebut.
“Yang restocking kemarin, kita menebar 190 ribu ekor bibit ikan. Itu kita sebar di Nagori Sihalbe, kemudian 5.000 bibit ikan nila di Dolok Pardamean. Baru itu lah yang kita lakukan untuk mengurangi populasi ikan Red Devil, dengan cara restocking,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Danau Toba, Karmel Sitanggang mengatakan, salah satu upaya untuk mengurangi populasi ikan Red Devil di Danau Toba dengan cara melalukan lomba menangkap ikan itu sendiri. Upaya ini mungkin lebih efektif dan cepat kurangi populasinya.
“Kalau dibuat kegiatan menangkap ikan Red Devil ini kan tentunya populasinya berkurang. Ini harus menjadi gawean dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Karmel.
