Medan, MISTAR.ID
Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono serta Donny Rahajoe belum lama ini mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan pengunduran diri kedua pejabat tersebut memunculkan banyak spekulasi.
Sebagian pihak mengaitkan dengan target pembangunan infrastruktur jelang peringatan 17 Agustus 2024 yang belum tercapai optimal. Ada juga yang menghubungkan dengan belum tercapainya target foreign investment IKN.
Baca juga:Pakai Readymix, Pembangunan Jalan Akses Bandara VVIP di IKN Bernilai Rp19,91 Miliar
Pembangunan IKN hingga tahun 2045 diproyeksi menelan dana sebesar Rp 466 triliun. Porsi dari APBN dipatok di angka Rp 90 triliun, sisanya dari investment badan usaha dan asing.
Pengamat politik sekaligus staf ahli MPR RI, Boy Anugerah saat dihubungi mistar.id menjelaskan, tercatat pagu (batas pengeluaran anggaran tertinggi) APBN yang sudah digunakan untuk pembangunan tahap 1 sudah menembus angka Rp 72 triliun.
Artinya, tersisa plus minus Rp 18 triliun lagi. Sedangkan dari investment asing belum ada indikasi yang kondusif.
Baca juga:Kementerian PUPR Buka Suara Video Viral Bule Soal IKN
“Ini kondisi yang sangat kritikal dan perlu aksi korektif dari pemerintah. Ada banyak kasus pemindahan ibu kota negara. Mesir mengalami kegagalan, karena dananya tidak cukup. Brasil bermasalah, karena perencanaan yang tidak cermat dan terlalu bergantung pada skema hutang. Yang smooth tentu Amerika Serikat (AS) dan Australia. Kita perlu benchmark lebih banyak dan mendalami keberhasilan pemindahan ibu kota di kedua negara ini,” ungkapnya, pada Jumat (21/6/24).
Boy melanjutkan, pembangunan IKN bisa disebut sebagai proyek ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bayangkan, IKN ini akan dijadikan center of gravity dari sisi pemerintahan, perdagangan, bahkan pertahanan. Persis Jakarta saat ini. Bedanya IKN di tengah, bukan di Barat.
“Bagi saya, ini riskan. Pemindahan ibu kota di Australia berhasil karena ada spesialisasi. Melbourne jadi pusat bisnis perdagangan, sedangkan Canberra sebagai pusat pemerintahan. Hal yang sama terjadi di AS, antara New York dan Washington DC,” tambahnya.
Baca juga:Ini Daftar 18 Konglomerat yang Investasi di IKN
Pemerintah perlu memperbaiki kembali skema pendanaan IKN. Bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ini tantangan serius karena pagu APBN semakin menipis. Presiden Jokowi terbilang aman, bahkan kemungkinan besar akan push to the limit memaksimalkan pagu APBN demi keberhasilan pembangunan IKN di eranya.
“Selain soal funding, problem serius lainnya yang perlu dicermati adalah masih adanya penolakan masyarakat adat Kaltim terhadap pembangunan IKN. Pembangunan IKN jangan sampai dijalankan secara agresif dan melanggar hak masyarakat adat. Pemerintah perlu bertindak lebih strategis dalam merespons persoalan yang ada,” tutup Boy. (maulana/hm16)
