Pematangsiantar, MISTAR.ID
Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Eka Satriawan yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan jika perangkat kelurahan atau desa sangat membantu jika turut mengawasi warganya yang berniat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Sebab, pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pencegahan tersebut. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar, lanjutnya, membawahi wilayah kerja di 2 kota dan 8 kabupaten di Sumatra Utara (Sumut).
“Kami juga cuma punya waktu 5 menit di booth pelayanan menanyakan apa tujuan membuat paspor itu. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan perangkat desa sangat membantu,” kata Eka saat sosialisasi implementasi desa binaan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal, Jumat (31/5/24) di Batavia Hotel.
Eka mengaku terjadinya lonjakan PMI non prosedural, dimana masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri membuat paspor Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Bahkan banyak dari mereka berdalih ingin liburan.
Baca juga: Gagalkan Pengiriman 4 PMI Ilegal ke Malaysia, Lanal TBA Tangkap 2 Pelaku
“Maka diingat, paspor itu jumlahnya 48 halaman dan 1 lembar halaman itu bisa memuat 5-6 halaman cap tanda masuk dari negara lain. Bagaimana kami bisa menjaganya, 48 halaman dikali 5 cap per halaman itu,” ujarnya.
Selain fungsi pelayanan, Kantor Imigrasi juga memiliki fungsi keamanan negara dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya, lanjut Eka, memfasilitasi pekerja migran yang ingin mengubah ekonomi keluarganya di luar negeri.
“Tapi, PMI harus mengikuti proses yang benar. Kami fasilitas semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Baca juga: Kronologi 24 Orang Diduga PMI Ilegal Ditangkap Polisi
Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada para pekerja migran, imigrasi bertanggung jawab sebagai pemberi lisensi keberangkatan.
“Karena apapun yang terjadi, kami yang pertama sekali diperiksa,” pungkasnya. (gideon/hm20)
