Jakarta, MISTAR.ID
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo, Rumadi Ahmas menolak pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pencabutan sertifikat halal produk-produk yang mendukung Israel.
Rumadi menolak karena permintaan MUI tidak berlandaskan aturan hukum. Kemudian, sertifikasi halal bukan lagi kewenangan MUI sehingga MUI tidak punya wewenang mencabut sertifikat halal. “Kewenangan mencabut label halal berada di tangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal( BPJPH )” ujarnya, Jumat (17/11/23)
Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah sebelumnya menyampaikan usul pencabutan sertifikat halal terhadap semua produk-produk yang perusahaannya mendukung Israel. Sesuai data yang dikumpulkan MUI, ada sekitar 50 produk yang telah teridentifikasi masuk daftar terafiliasi turut melakukan pembiayaan perang Israel.
Baca juga: Boikot Produk Pro Israel Jadi Ancaman Ekonomi dan PHK Besar-besaran
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily mendukung usulan MUI untuk memboikot dan mencabut sertifikasi halal produk yang terafiliasi Israel. Menurut Ace, usulan MUI dapat dipahami sebagai bentuk protes atas aksi kekerasan Israel di Gaza, Palestina.
Namun, dia menyarankan supaya usulan tersebut dibarengi dengan penjelasan jenis transaksi dan produk-produk dagang yang terafiliasi dengan Israel supaya masyarakat dapat mengetahuinya.
Baca juga:MUI Keluarkan Fatwa Boikot Produk dan Perusahaan Pro Israel, Begini Respon Warga Siantar
Ace meyakini bahwa aksi kekerasan menggunakan senjata yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina berasal dari hasil pajak dari penjualan-penjualan produk dijual, termasuk produk yang beredar di Indonesia.
“Langkah ini merupakan bentuk protes terhadap Israel yang selama ini juga sumber pendapatan penerimaan negaranya dari produk-produk yang dijual ke seluruh dunia, termasuk Indonesia,” kata dia.(mtr/hm17)
