Pematang Siantar, MISTAR.ID
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPKKB) Kota Pematang Siantar, menggelar advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pendudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SMP Negeri sederajat. Kegiatan itu dibuka Plh Sekretaris Sekda (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang di Ruang Serbaguna Balai Kota, Rabu (6/9/23).
Sesuai pesan wali kota, Junaedi menyampaikan pentingnya program kependudukan melalui pendidikan kependudukan sejak dini, yang sangat diperlukan bagi peserta didik.
Momen sekolah siaga kependudukan, menurutnya, bisa digunakan sebagai materi pembelajaran. Dengan adanya pojok kependudukan di sekolah sebagai ruang untuk memahami tentang pendidikan kependudukan.
Baca juga: Biaya Rp15 Ribu, di Simalungun Berkas Dokumen Kependudukan Diantar Sampai Rumah
Dengan adanya advokasi ini anak-anak bisa mengetahui setiap masalah kependudukan serta mencari solusi yang baik di satuan pendidikan formal dan non formal.
“Saya berharap sekolah dapat memberikan dukungan kepada pelaksanaan pendidikan kependudukan untuk mewujudkan Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memudahkan peningkatan pelajaran. Serta sebagai salah satu sumber belajar peserta didik untuk pembentukan generasi berencana dan peserta dapat memahami isu kependudukan.
“Dalam kesempatan ini, kami juga akan memberikan smart board untuk mendukung Kurikulum Merdeka dan kualitas anak didik,” pungkasnya.
Baca juga: USU Raih Penghargaan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan dari BKKBN
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Pematang Siantar, Hasudungan Hutajulu, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan Nota Kesepahaman antara PPKB dengan Dinas Pendidikan dalam mengintegrasikan kependudukan ke dalam mata pelajaran, serta untuk membentuk pojok kependudukan di lingkup sekolah serta membentuk generasi yang berkualitas dan mengurangi stunting di Kota Pematang Siantar.
“Berbagai permasalahan pendudukan saat ini, termasuk pernikahan dini, seks pranikah dan Napza (Narkotika, psikopsikotropika dan zat Adiktif) akan dapat dihindari melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang mengintegrasikan muatan materi Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga,” terang Hasudungan.
Baca juga: Ngurus Dokumen Kependudukan, Perangkat Desa Minta Berhubungan Intim
Kegiatan ini juga melibatkan peserta diskusi, dari sejumlah OPD, kepala SMP, kepala UPTD, dan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Kabid Pengendalian Kependidikan, Syamsurizal Lubis, mengatakan pentingnya penataan kependudukan untuk peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan kependudukan, guna meningkatkan indeks kependudukan di Indonesia.
“Melalui pendidikan kependudukan, masyarakat dapat memiliki kemampuan dan pemahaman untuk memahami perkembangan kependudukan, termasuk kelahiran, kematian, dan aspek-aspek penting lainnya,” katanya.
Acara ini ditandai dengan penyerahan smart board serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas PPKB dengan Dinas Pendidikan untuk Pendidikan Kependudukan di Lingkungan Sekolah. (yetty/hm17)
