Jakarta, MISTAR.ID
Direncanakan hari ini, Selasa (15/8/23), sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Diketahui perkara nomor 68/PUU-XXI/2023 itu mempermasalahkan masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah yang diperpanjang menjadi 5 tahun.
Sebagai pihak pemohon yakni, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin dan Christophorus Harno meminta perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu tidak diberlakukan di masa Firli Bahuri dkk, namun setelahnya.
Baca juga: Selama 6 Bulan, KPK Berhasil Kembalikan Rp 166,36 M Hasil Korupsi ke Negara
Dilansir dari situs resmi MK, disebutkan agenda sidang pengucapan putusan bakal digelar di lantai 2 Gedung MKR 1 sekitar pukul 13.00 WIB.
Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah MK dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tak sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Disinggung juga mengenai kode etik pimpinan KPK. Seperti Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi teguran tertulis II terhadap Firli, usai terbukti memakai helikopter dalam perjalanan pribadi pada Juni 2020 lalu.
Baca juga: KPK Dalami Indikasi Keterlibatan Menhub di Suap Pembangunan Jalur Kereta
Selain itu, pemohon berpendapat perpanjangan masa jabatan apabila diterapkan diberlakukan pada kepemimpinan Firli Cs bisa menimbulkan banyak akibat hukum. Salah satunya terkait keabsahan segala tindakan hukum KPK, khususnya berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Sebelumnya MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron terhadap pasal masa jabatan pimpinan KPK. Akhirnya masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun yang sebelumnya 4 tahun.
Putusan itu pun diterapkan bagi pimpinan KPK saat ini, sehingga Firli dan komisioner lainnya bakal diperpanjang masa jabatannya. (cnn/hm16)
