Pematang Siantar, MISTAR.ID
Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Ronald Darwin Tampubolon menerima massa aksi demo Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang berunjuk rasa, pada Senin (14/8/23). Massa meminta pertanggungjawaban tupoksi dewan sebagai pengawasan.
Menanggapi pernyataan aksi itu, Ronald mengklaim lembaga dewan telah melakukan pengawasan secara maksimal. Ia mencontohkan, mereka menolak anggaran yang akan digunakan untuk assessment pejabat Pemko Pematang Siantar dan pembelian mobil dinas Wali Kota, Susanti Dewayani.
Seperti diketahui, Susanti memiliki mobil dinas baru merek Hyundai Palisade keluaran tahun 2023. Harga mobil jenis jeep itu bernilai fantastis, yakni sebesar Rp 900 juta.
Baca juga: Komisi III DPRD Siantar Ingatkan Pejabat yang Baru Dilantik Jangan Terlibat Politik Praktis
Ronald mengatakan, sewaktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD mencoret biaya untuk dua item itu. Namun nyatanya, Pemko Pematang Siantar tetap ngotot mengeluarkan uang daerah dan tetap melaksanakan assessment pejabat tinggi dan membeli mobil dinas.
“Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 tidak ada. Tapi tiba-tiba (mobil dinas) itu ada,” ujarnya.
DPRD Pematang Siantar menuding Susanti memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi. “Cuman kan ada perubahan (P-APBD), seharusnya kan dikasih tau ke DPRD ini. Sampai detik ini kami tidak tau anggarannya kemana,” sambungnya.
Baca juga: Usai Bahas LPj APBD 2022, Fraksi NasDem DPRD Siantar Sampaikan 7 Catatan
Dilanjutkan Ketua DPC Partai Hanura ini mengaku akan tetap meminta pertanggungjawaban pengeluaran dana yang fantastis itu. “Kita mau lihat nanti di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun depan.
Ia juga menyinggung Susanti yang tidak mengindahkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara agar mengoptimalkan anggaran untuk belanja modal dan layanan publik.
“(Membeli mobil dinas baru) itu tidak termasuk dalam belanja modal dan layanan publik. Jadi kita menyesalkan itu,” pungkasnya. (gideon/hm16)
