Medan, MISTAR.ID
Elpiji bersubsidi mengalami kelangkaan akhir-akhir ini khususnya di Sumatera Utara (Sumut). Untuk mengatasi masalah tersebut, Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) memberikan beberapa solusi.
Saat dihubungi Mistar lewat seluler, Kamis (3/8/2023), Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar memaparkan dua solusi yang bisa diterapkan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan gas dengan tabung hijau melon ini.
“Pertama, pemerintah kembali melakukan langkah distribusi setidaknya mirip seperti tahun 2024, yaitu metode data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang memastikan by name by address yang dapat membeli gas LPG ke pangkalan untuk dapat dilayani,” urainya.
Baca Juga:Â LAPK: Kelangkaan Elpiji Bersubsidi Karena Distribusi Tidak Tepat Sasaran
“Jangan seperti sekarang, dengan alasan jarak masyarakat dan pangkalan dimungkinkan pengecer memberikan harga yang tidak terkontrol. Artinya, kembalikan distribusi elpiji 3 kg menjadi distribusi tertutup, dengan kartu kendali seperti pada 2004,” sambungnya.
Dengan begitu, kata Padian, elpiji 3 kg hanya bisa dibeli oleh masyarakat yang memang tidak mampu (miskin).
“Jadi, hanya keluarga miskin (sesuai data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos), yang dapat membeli gas elpiji 3 kg tersebut, termasuk sektor UMKM-UMKM,” lanjutnya.
Baca Juga:Â Elpiji 3 Kilogram Langka di Medan, Gubernur Edy: Ada yang Cari Kesempatan
Padian melanjutkan, solusi kedua yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengadakan produk baru.
“Upaya kedua, pemerintah melalui PT Pertamina mengeluarkan produk terbaru yang semi-subsidi yang harganya tidak begitu tinggi antara gas elpiji 3 kg dengan produk sejenis yang non-subsidi atau subsidi rendah,” katanya.
Dengan catatan, tandas Padian, pemerintah mau dan berani menggelontorkan dana tambahan di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi tahun ini. (Deddy/hm22)
