Belawan, MISTAR.ID
Hampir sebulan Nelayan Sumut khususnya Kota Medan hidup dalam kesulitan akibat rekomendasi minyak yang tidak dikeluarkannya. Sehingga ribuan kapal penangkap ikan tidak bisa melaut dan puluhan ribu nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ketua HNSI kota Medan Abdul Rahman alias Atan meminta mempertanyakan kinerja Kabid Tangkap Dinas Kelautan. Ia juga meminta akibat dampak kerudian yang ditimbulkan bagi nelayan, Gubernur Sumatera Utara untuk turun dan mengevaluasi jabatan tersebut, Kamis (29/12/22) di Belawan
Atan menilai Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumut.
Baca juga:Sambut Ramadhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sergai Gelar Punggahan
“Ketakutannya dalam memberikan rekomendasi minyak bagi nelayan saya rasa tidak beralasan, sebab ini bukan hal baru. Sebelumnya rekomendasi ini kewenangan Pelabuhan Perikanan. Sejak terbitnya permen KP No 29 Tahun 2022, kewenangan itu diberikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini DKP Sumut,” ungkas Atan.
Ditambahkan Atan, hari ini informasi diperolehnya kalau pengurusan rekomendasi harus ke Kantor DKP Sumut.
Baca juga:Kementrian Kelautan Beri Bantuan Alat Tangkap kepada Kelompok Nelayan
“Ada apa ini kenapa pengurusannya harus ke kantor DKP Sumut dan harus keruangannya. Tentunya itu menyulitkan bagi nelayan, Harusnya DKP Sumut berkantor di sentra pelabuhan yang ada di Sumut ini. Patut diduga ada sesuatu yang tak lazim yang akan ditekankan kepada nelayan untuk mendapatkan rekomendasi ini,” ujar Atan. (kamaluddin/hm06)
