Medan, MISTAR.ID
Biro Perekonomian Pemprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah memiliki SK Satgas Pangan dan aktif dalam mengawasi sejumlah harga di Sumut.
“Jadi, tanpa ada atau sebelum ada surat dari Mendagri itu kita Provinsi Sumut sudah punya SK Satgas Pangan. Dan, selama ini sebelum ada instruksi Mendagri kita juga sudah menjalankan dan sudah melakukan koordinasi untuk mengendalikan harga, baik itu dengan produsen dan kabupaten kota, secara rutin kita lakukan,” jelas Naslindo pada mistar.id, Rabu (22/6/22).
Dicontohkan Naslindo, hari ini di Sumut sedang mengalami kenaikan beberapa harga pangan startegis, salah satunya telur ayam. Pihaknya telah memanggil seluruh produsen di hari Jumat (17/6/22) lalu membahas mengenai kenaikan telur ayam hingga Rp2.000.
Baca Juga:Satgas Pangan Kembali Monitoring Sejumlah SPBU di Paluta
“Kita tanyakan itu ke mereka. Nah, mereka mengungkapkan karena ada kenaikan pakan. Jadi, tinggal rekomendasi kita bagaimana kita mencari solusi dan substitusi dari pakan ternak ini jangan hanya dari jagung. Itu sedang kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Selain itu, saat ini Pemprov Sumut juga tengah konsentrasi mengendalikan harga cabai merah. Dimana persoalannya harga ini lantaran banyak dikendalikan oleh mekanisme pasar. “Kalau kita ingat saat bulan Desember, harga cabai turun hingga Rp5.000, ada yang Rp6.000. Jadi akhirnya petani itu takut menanam. Sehingga tak menanamlah mereka. Maka apa yang mau dipanen sekarang? Jadi problem-problem ini ditelusuri oleh anggota saya mulai dari hulu, yakni mulai dari Tapteng. Hari ini di Dairi dan nanti akan ke arah Toba untuk mengecek ini. Jadi tidak kita melihat hanya di hilir saja,” ungkapnya.
Baca Juga:Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok di Siantar, Satgas Pangan Sidak
Bahkan, untuk melakukan pengecekan cabai merah ini, Naslindo juga telah turun langsung ke Pasar Lau Cih dua hari yang lalu. “Saya sampai jam 3 pagi untuk melihat langsung suplai cabai ini dan memang stok berkurang. Itu dari hasil wawancara saya dengan pedagang. Kemarin itu harganya Rp70.000 per kg. Tapi terus akan kita cek lagi berapa harganya ini,” jelasnya.
Jadi, menurut Naslindo, Pemprov Sumut sudah melakukan pengendalian. Hanya saja ada hal-hal yang tak struktural. Misalnya karena adanya permintaan dari luar Sumut yang cukup banyak dan Pemprov Sumut tidak bisa tutup atau melarang itu.
“Karena kita bukan negara. Kita ini provinsi. Jadi gak bisa menutup perdagangan antar provinsi. Kita gak boleh menutup perdagangan itu. Justru kita harus membantu ada kerja sama yang mau kita dorong sebenarnya, yakni kerjasama antar daerah. Misalnya ada surplus cabai yang dari Aceh bisa kita serap di sini dan lalu kita surplus dan bisa di serap Riau.”
Baca Juga:Suzuya Pasar Raya Jalan Brigjend Katamso Medan Ditegur Satgas Pangan
“Kalau antar negara boleh saja pemerintah menutup komoditas itu seperti kemarin pemerintah menutup ekspor minyak goreng karena kita butuh. Tapi kalau antar provinsi, gak bisa itu. Mobilitasnya cukup tinggi,” terangnya.
Begitupun Pemprov Sumut sedang mencari solusinya terhadap hal ini, lantaran jangan sampai Pemprov Sumut surplus cabai tapi kekurangan permintaan cabai di daerah sendiri dan menurut Naslindo hal ini suatu ironi.
“Jadi, saya tekankan bahwa Pemprovsu sudah mengaktifkan Satgas Pangannya dan telah memonitoring dan megawasi harga. Dimana tujuan Satgas Pangan ini agar tidak ada perilaku yang menahan, menimbun atau adanya kartel, sehingga membuat pasar tidak efisien. Tapi kondisi saat ini karena cuaca, gagal panen dan petani tak menanam serta beralih tanam. Jadi ini problemnya cukup struktural. Tapi kami tetap cari caranya agar ke depan tidak terjadi seperti ini lagi,” pungkas Naslindo.(anita/hm15)
