Tebing Tinggi, MISTAR.ID
Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi Kamlan Mursyid bersama Kabag Ren Polres AKBP Adjie Makno, Danramil 13/TT Kapt Inf Yudi Chandra mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara zoom meeting di ruang Aula Balai Kota, Senin (27/2/23).
Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian, yang diikuti Kepala Daerah se-Indonesia baik gubernur, wali kota maupun bupati serta Forkopimda di daerah masing-masing yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan komoditas serta indeks perkembangan harga di seluruh wilayah Indonesia.
Mendagri RI menyampaikan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar pada 23 Februari 2023 lalu di Balikpapan, Presiden RI Joko Widodo menekankan beberapa arahan, diantaranya peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.
Baca juga: Polres dan Forkopimda Tebing Tinggi Zoom Meeting Bahas Pencapaian Vaksinasi dengan Wakapolri
Mendagri RI menekankan sejumlah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Pertama, Kepala Daerah terus memonitoring setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Kedua, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan agregat penjumlaham dari daerah provinsi, kabupaten/kota).
Ketiga, pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) agar perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pengan untuk mengendalikan harga pangan. Terakhir, daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, dan angkutan kota).
“Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Harga suatu barang atau jasa Administered Prices yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh
barang/jasa Administered Prices diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan tarif transportasi,” urai Mendagri RI.
Baca juga: Kapolresta Deli Serdang Dampingi Kapoldasu Zoom Meeting dengan Kapolri
Kemudian Mendagri RI juga meminta setiap Daerah agar terus memantau kondisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, komoditas cabe, bawang dan komoditi lainnya. Dan Mendagri juga mengharapkan setiap Daerah agar melakukan Kerjasama antar
Daerah.
“Pentingnya kerjasama itu karena dengan bekerjasama membuat harga menjadi tetap stabil. Dikarenakan biaya pengiriman telah di subsidi oleh pemerintah, hal seperti inilah yang hendaknya dilakukan di daerah-daerah lain,” kata Mendagri RI.
Berdasarkan dari rilis Badan Pusat Statistik 1 Februari 2023, inflasi gabungan kota per-provinsi Year on Year (yoy), 10 provinsi tertinggi di duduki oleh Sumatera Barat sebesar 6,81%, Riau sebesar 6,72%, NTT sebesar 6,65%, Sultra sebesar 6,57%, Jawa Timur sebesar 6,41%, Maluku sebesar 6,39%, Kalsel sebesar 6,11%, Jambi sebesar 6,07%, Jawa Barat sebesar 6,06% dan DI Yogyakarta sebesar 6,05%. (nazli/hm09)
