Taput, MISTAR.ID
Ketua DPP LSM Indonesia Corruption Fighting (ICF) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Swerik M Habeahan mendesak agar dilakukan pendataan ulang penerima calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2023 sebanyak 1.301 unit rumah di daerah itu.
Ini karena diduga penerima bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Taput itu diduga dijadikan ajang politik oleh oknum pengurus partai tertentu.
“Kita harapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Taput, serta Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara mendata ulang kembali, agar tepat sasaran pada warga penerima. Karena saat ini diduga penerima bantuan adalah usulan oknum pengurus partai, bukan melalui Kepala Desa (Kades),” tukas Swerik, pada Selasa (4/7/23).
Baca juga: Pasca Pemberitaan BSPS 2023, Dinas PRKP Taput Survei Rumah Warga Siborong-borong
Menurutnya, belum lama ini telah dilakukan pertemuan di rumah dinas Bupati Taput dengan para Camat dan Kades, agar pelaksanaan program bantuan itu sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Perumahan nomor : 3/SE/DR/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Swerik juga menjelaskan, anggaran dana aspirasi bantuan itu bersumber dari APBN tahun 2023 untuk kepentingan rakyat dan bukan oknum pengurus partai. “Itu lah harapan kita agar pihak terkait melakukan pendataan kembali penerima BSPS yang layak,” jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Perkim Dinas PRKP Kabupaten Taput, Eva Siahaan, pada Senin (3/7/23), saat ditanya kenapa data yang disampaikan para Kades tidak diakomodir, dijelaskan karena anggaran bantuan itu hasil perjuangan salah satu partai yang dinamakan dana aspirasi.
Baca juga: BSPS 2023 di Taput Diharapkan Tepat Sasaran dan Jangan Dijadikan Ajang Politik
“Makanya banyak pengurus partai di tingkat Ranting (Kelurahan/Desa) mengusulkannya,” kata Eva.
Sejumlah Kades yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, usulan penerima bantuan mereka sampaikan ke Dinas PRKP, sebagian tidak diakomodir. Ini karena ada oknum pengurus partai di Ranting yang telah mengusulkan penerima bantuan tersebut. (fernando/hm16)
