Asahan, MISTAR.ID
Puluhan warga didominasi emak-emak mendatangi kantor kepala desa Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (1/9/22) kemarin.
Warga menuding Kades mereka sengaja melindungi kepala dusun, padahal sudah terbukti dan tertangkap tangan oleh warga melakukan pungutan liar atas bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD)
“Pak Kades jangan melindungi Kadus pungli ya, apa tujuannya di desa ini mau dibikin macam kerajaan Sambo. Dia aja yang jenderal bisa dipecat, apa susahnya memecat Kadus yang terbukti pungli masyarakat,” kata seorang ibu sambil membawa poster bernarasikan tuntutan mereka meminta Kepala Dusun mundur.
Baca Juga:Aksi Tanam Diri Dihalangi Saat Demo Tolak BBM, HMI Asahan Ricuh dengan Polisi
Menurut warga, sudah dua kali pendistribusian BLT sepanjang tahun 2022 Kepala Dusun meminta biaya ke warga penerima yang diduga sebagai imbal jasa karena namanya direkomendasikan sebagai penerima bantuan.
“Dia yang mendatangi satu-satu warga yang habis menerima itu. Ada yang dikutip Rp40 ribu sampai Rp200 ribu,” ujarnya.
Tokoh pemuda desa, Lukman Sitorus menjelaskan upaya warga di Dusun V yang meminta Kepala Dusun mereka mundur atau dipecat sebenarnya sudah disampaikan beberapa kali ke pihak pemerintah desa hingga meminta bantuan ke Komisi A, di DPRD Asahan. Namun yang bersangkutan tetap tak mau mundur dari jabatannya.
Baca Juga:Turunkan Inflasi, Bupati Surya Imbau Warga Asahan Bertanam Cabe
“Bahkan ada dua ratusan lebih warga di Dusun V bikin pernyataan menandatangani supaya dia mundur tapi enggak ditanggapi Kades juga,” kata dia.
Kepala Desa Danau Sijabut, Tarimo yang menerima aksi unjuk rasa warganya itu mengaku menampung aspirasi masyarakatnya.
“Kalau pemberhentian itu kan pakai prosedur, ada tahapannya dan peringatan sudah kita sampaikan ke dia. Intinya permintaan masyarakat sudah kita tampung,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak pemerintah desa Danau Sijabut masih melakukan perundingan bersama beberapa warga terkait kebijakan apa yang akan diberikan terkait aksi demo warga itu. (perdana/hm01)
