Medan, MISTAR.ID
Rencana Edy Rahmayadi untuk memutuskan ikut berlaga kembali dalam Pilggubsu 2024 mendatang menimbulkan berbagai perspektif.
Ada yang menilai, pernyataan itu muncul karena ingin menyelesaikan tugasnya atau hanya ingin melanjutkan kekuasaannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Sumatera Utara.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar mengatakan, sebagaimana diperkenankan oleh UU tentang Otonomi Daerah dan revisi, serta banyak ketentuan turunannya yang terbit pasca kejatuhan Orde Baru.
Akibatnya, muncul kebudayaan politik dan demokrasi yang amat kuat di Indonesia kalau seseorang petahana pada semua level pemerintahan memiliki peluang besar untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.
“Sangat masuk akal Edy Rahmayadi berniat tampil kembali memimpin Sumut dan sejak dini mempersiapkan diri menghadapi Pilgubsu 2024. Justru akan menjadi aneh jika Edy tak berniat melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua,” ucapnya kepada Mistar, Kamis (25/5/23).
Baca Juga:Mencermati Langkah Politik Edy Rahmayadi
Shohibul meyakini, dari dua jalur yang ditentukan oleh regulasi, Edy Rahmayadi akan maju dengan dukungan partai, bukan jalur perseorangan.
“Dibalik itu semua, ada beberapa hal yang menarik untuk disoroti. Pertama, meski tak diucapkan secara naratif, namun banyak orang merasa nyaman menyimpulkan bahwa Edy Rahmayadi kelak tak lagi bersama pasangan pada periode pertama (Musa Rajekshah) yang dijuluki Eramas. Meski pun begitu, keduanya sama-sama berhak mengkapitalisasi karya selama satu periode sebagai catatan untuk tema kampanye dalam Pilkada 2024,” katanya.
Kedua, kalkulasi politik tentang pilkada di Indonesia baru dapat dilakukan setelah hasil pemilu legislatif 2024 diumumkan. Penentuan pasangan Kepala Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Partai, di Jakarta.
Baca Juga:Edy Rahmayadi Maju Lagi Pilgubsu 2024, ini Pandangan Pengamat Anggaran
“Karena itu, diplomasi dan komunikasi substantif tak hanya diperlukan dengan pimpinan partai di daerah. Bahkan dalam pengalaman yang jamak di Indonesia, pimpinan pusat partai di Jakarta adakalanya lebih penting dari aspirasi yang diajukan daerah,” sebutnya.
Ketiga, sambung Shohibul, Edy Rahmayadi harus segera memeriksa data yang dibangun dengan ukuran-ukuran parametrik keberhasilan dan kekurang berhasilan pelaksanaan visi, misi dan program kerja,serta merasionalkan fakta-fakta kekurang berhasilan bukan dengan apologi, melainkan dengan data objektif.
“Misalnya, pemerintahan Edy Rahmayadi-Musa Rajek Shah mewarisi utang ratusan miliar dari periode yang mereka gantikan”.
“Saya tidak tahu tahun kapan cicilannya selesai. Sama dengan pemerintahan nasional dan seluruh pemerintahan di daerah, dan sebagaimana juga terjadi di seluruh dunia, Covid-19 merontokkan kemampuan untuk sekadar bertahan (stagnan),” katanya
“Pertumbuhan merosot, dunia usaha kolaps antara lain dengan pilihan sulit PHK banyak tenaga kerja, pendidikan berubah cara dan waktu belajar, anggaran direfocusing dan daya beli rakyat merosot tajam,” ungkap Shohibul.
Baca Juga:Edy Rahmayadi Putuskan Maju di Pilgub Sumut 2024
Keempat, lanjut Shohibul, Edy Rahmayadi harus melakukan konsolidasi ulang terhadap semua personal leader tim yang dulu membantunya.
“Terakhir, saya kira Edy Rahmayadi perlu mencari waktu yang tepat mengundang Musa Rajek Shah untuk bertemu dengan semua ODP, Badan dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberitahu dengan cara sangat bermartabat bahwa mereka akan menempuh pilihan masing-masing dan diharapkan semua pihak dapat memahami,” pungkasnya. (rahmad/hm01)
