Medan, MISTAR.ID
Bencana banjir di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terjadi secara terus-menerus hingga merugikan masyarakat secara berkepanjangan.
Salah satunya adalah akibat terputusnya tanggul Sungai Kualuh di Dusun Kampung Jeruk, Desa Tanjung Pasir menuju Desa Sialang Taji (Kilang Samin) Kecamatan Kualuh Selatan.
Terputusnya tanggul tersebut berdampak buruk kepada semakin hancurnya akses jalan penghubung menuju 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kualuh Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong.
Baca Juga:Waspada Hujan Lebat Berpotensi Banjir dan Longsor
Berangkat dari masalah ini, Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) Kabupaten Labura melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Jalan Diponegoro Medan, Senin (20/3/23).
Mereka meminta perhatian dan mendesak Gubernur Provinsi Sumut Edy Rahmayadi untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Ismail Sinaga.
“Hal ini dikarenakan Ismail Sinaga dianggap tidak mengindahkan perintah gubernur dalam proses perbaikan tanggul Kilang Samin di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura,” kata Koordinatori Aksi Tagor Tampubolon.
Dalam orasinya mereka juga meminta DPRD-SU merekomendasikan pencopotan Kepala Dinas terkait yang dinilai tidak mentaati Perintah Gubernur.
“Memohon kepada Gubernur Provsu untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat dengan memperbaiki tanggul yang putus di Dusun Kilang Samin, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura,” teriak Tagor.
Oleh karena itu, ditambahkannya diperlukan penanganan mendesak pada infrastruktur pengendalian bencana banjir secara permanen.
Baca Juga:BMKG: Sepekan ke Depan, Curah Hujan Masih Tinggi
Untuk tentang status keadaan darurat bencana banjir ini, Bupati Labura telah membuat Surat Keputusan (SK) nomor 362/899/BPBD/2022, Surat Bupati Labura nomor 360/3195/BPBD/2022 perihal permohonan bantuan penanganan banjir serta surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang nomor 900/2499/III/2022 perihal permohonan pembiayaan penanggulangan bencana banjir Sungai Kualuh di Labura melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022.
Usai melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, massa juga melakukan aksi yang sama di depan Kantor DPRD Sumut dengan tuntutan yang sama meminta kepedulian wakil rakyat atas masalah banjir yang terus dialami warga Labura. (anita/hm12)
