Simalungun, MISTAR.ID
Seorang akademisi di Universitas Simalungun (USI) Darwin Damanik meminta pihak kepolisian dan juga pemerintah untuk memberhentikan aktivitas galian C yang tidak memiliki izin aktif.
“Jika tidak ada izin, aparat hukum melalui polisi bisa menindak tegas kegiatan galian C yang ilegal di Simalungun,” ujarnya saat diwawancarai Mistar.id, Senin (2/10/23).
Dilanjutkannya, selain pihak kepolisian, pemerintah juga harus mengambil langkah terkait kepemilikan izin aktifitas yang merusak alam tersebut.
Baca juga:Galian C di Sionggang Tengah Merusak Jalan dan Timbulkan Polusi Udara, Warga Resah
“Undang-undang mengenai pajak pada galian C sudah ada, maka pemerintah juga harus tegas menindak hal tersebut,” tutur dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi USI ini.
Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini marak aktifitas galian C ilegal di Simalungun yang tentunya mempengaruhi pendapatan daerah. Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan ini juga menyampaikan setiap galian C itu harus punya ijin dari pemerintah.
“Ya, menurut saya setiap galian C itu harus punya ijin dari Pemerintah melalui dinas yang terkait. Bila sudah memiliki ijin, barulah bisa beroperasi, nah kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) sudah bisa menarik pajaknya,” terangnya.
Baca juga:Soal Jumlah Galian C di Simalungun, Kapolres: Nanti Kita Cek
Dia menambahkan bahwa pajak galian C akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan lokasi aktivitas pertambangan tersebut.
Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Panombeian Panei bermarga Hutabarat mengungkapkan bahwa di nagorinya terdapat galian C yang dimiliki oleh Pangulu.
“Di Simpang Panei ada ini, Pangulu yang main, di Talun Kondot aja juga tangkahan batu,” ujarnya di hari yang sama.(indra/hm17)
