Simalungun, MISTAR.ID
Pemkab Simalungun melakukan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) program redistribusi tanah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2023.
Sidang yang berlangsung pada Senin (7/8/23) di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Pematang Raya itu digelar bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga yang juga Ketua PPL menyampaikan, rapat ini membahas sekitar 549 redistribusi tanah yang akan dievaluasi. Menurutnya, ini merupakan salah satu program untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
“Program ini sudah berjalan dari tahun lalu dan target telah mencapai 1.549 sertifikat. Harapan kedepannya, program ini menjadi salah satu cara menghindari persoalan tanah di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.
Dikatakan Radiapoh, persoalan tanah bukan hal mudah. Pasalnya, dalam menyelesaikan persoalan tanah mengalami proses yang panjang, serta tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu sebulan.
“Jadi kalau tidak disikapi ini, yakinlah persoalan kita di Kabupaten Simalungun akan semakin besar dalam permasalahan pertanahan,” katanya.
Selain itu juga, dia juga meminta agar semua Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Simalungun juga dibahas. Sebab, ada beberapa perusahaan yang HGU nya sudah jatuh tempo.
“Ada beberapa yang sudah jatuh tempo. Ini juga harus kita bahas, agar perpanjangan HGU bagi para investor tidak mengalami kesulitan,” imbuhnya.
Terkait HGU yang sudah habis dan tidak diperpanjang lagi, lanjut Bupati harus dipelajari dan apa yang bisa dimanfaatkan di lahan tersebut untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita juga harus mengetahui apa kewajiban bagi pemegang HGU untuk kebutuhan masyarakat dan Kabupaten Simalungun,” kata Radiapoh.
Mengenai fasilitas sosial yang saat ini di bawah harapan, Radiapoh pun mengajak kerja sama dengan para investor untuk pembangunan sarana-sarana bagi masyarakat, seperti taman anak dan fasilitas lainnya. (hamzah/hm16)
