Disampaikan Okto Sinaga, bahwa beberapa kasus yang mereka temui seperti adanya perbedaan NIK yang ada di KK dengan di kartu BPJS adalah dampak dari perpindahan.
“Mungkin dulu dia di kota A dan pindah ke kota B, otomatis NIK nya berubah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Junita Veronika Munthe, mengatakan bahwa kalau kasus seperti ini ada ketidaksinkronan data di Kartu BPJS yang lama dan KTP peserta. Terkait hal ini cukup dengan divalidasi ulang saja ke Catatan Sipil (Capil).
Baca juga:Â Dinkes Beberkan Cara Dapatkan Layanan BPJS Kesehatan yang Dicover Pemkab Simalungun
“Yang menjadi masalah KIS nya sudah non aktif duluan, akibat ketidaksinkronan data. Nah itu gak bisa langsung digunakan, harus diulang proses pengaktifan KIS nya. Kalo aktif ya tinggal urus ke Capil untuk perubahan data,” ujarnya.
Dikatakan Junita Veronika Munthe lagi, tahun lalu juga ada warga yang mengeluh terkait permasalahan ini. Berangkat dari kasus ini, ia berharap agar warga selalu mengecek BPJS miliknya untuk hindari hal yang tidak diinginkan.
“Kalau gini siapa yang mau kita salahkan. Karena sudah disuruh pun cek status BPJS gak ada yang peduli. Kita harapkan agar masyarakat juga peduli, kalau dia sedang sehat untuk mengecek BPJS nya,” pungkasnya. (hamzah/hm25)
