Simalungun, MISTAR.ID
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Horailam Saragih, Pematang Raya, Senin (20/5/24) siang.
Massa pengunjuk rasa meminta kejelasan dari Ketua KPU Simalungun Johan Septian Pradana dan dua Komisioner Faisal Hamzah dan Martua Hutapea terkait beberapa peristiwa yang terindikasi berbau KKN. Namun, massa tidak bertemu dengan Ketua KPU Simalungun maupun komisioner lainnya.
Massa sempat tidak percaya dan meminta masuk. Lewat lima perwakilan, akhirnya massa mengecek dan tidak menemukan ketua KPU dan maupun komisioner. KNPI Simalungun berencana akan melanjutkan aksi unjukrasa ini dikemudian harinya.
Baca juga:Â Mobil Dinas Parkir di Rumah Caleg Terpilih, Komisioner KPU Simalungun: Biasa Itu
Unjuk rasa oleh Sairul Amri Saragih tersebut bermula dari viralnya tiga unit mobil Dinas Komisioner KPU Simalungun di halaman rumah caleg terpilih Razak Siregar di Karang sari, Kabupaten Simalungun.
Setelahnya, muncul adanya surat kesehatan diduga palsu dalam Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“KPU Simalungun harus menjelaskan kepada publik atas apa yang terjadi saat ini. KPU jangan menjadi perusak demokrasi,” ujar Sairul lewat pengeras suara yang langsung disambut suara riuh massa pengunjuk rasa.
KNPI Simalungun menyatakan sikap terkait dari peristiwa yang terjadi, bahwa masyarakat menduga ada peran oknum anggota parpol tertentu dan mengarahkan untuk calon PPK. Hal ini tentunya langgar independensi dan profesional dari KPU.
“Seperti yang berkembang di media sosial dan pemberitaan bahwa penetapan calon PPK oleh KPU dinilai banyak kejanggalan, meski sudah viral penggunaan surat palsu. Justru tetap meloloskan dan melantik,” ujar Ketua KNPI Simalungun, Juni Saragih.
Pengunjuk rasa juga menilai KPU Simalungun lebih mementingkan keluarga kandung dan kerabat dalam calon PPK. Lalu, nilai seleksi CAT tidak menjadi ukuran penetapan calon PPK. Justru nilai paling rendah yang lolos lantaran adik kandung seorang komisioner.
Baca juga:Â Buntut Tiga Mobil Komisoner KPU Simalungun Parkir di Rumah Caleg Terpilih, PC PMII: Adapa Ini?
“Para anggota KPU tidak memiliki sikap dalam membangun demokrasi yang ber -Habonaron Do Bona. KPU sebagaimana fasilitator demokrasi demokrasi,” ujarnya lagi.
Dengan beberapa kejadian. KNPI juga menilai KPU Simalungun mudah diintervensi dalam menentukan kebijakan sehingga kondisi ini dikhawatirkan akan terjadi dalam pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Atas dasar itu, kita minta DKPP mengambil sikap tegas karena para komisioner KPU melanggar kode etik profesional. Kami minta juga APH menangkap oknum-oknum PPK yang melakukan pemalsuan surat sehat, dan mengusut keterlibatan okum tertentu dalam memuluskan calon PPK hingga tahap pelantikan,” pungkasnya. (hamzah/hm22)
