Simalungun, MISTAR.ID
Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi pemuda dan masyarakat Suku Simalungun, dengan nama Demi Bangsa dan Martabat Simalungun (Demban Martabas) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun, Selasa (27/8/24).
Aksi tersebut dilakukan pada hari pertama pendaftaran bakal calon Kepala Daerah (cakada) yang ditetapkan KPU RI. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Komisioner KPUD Simalungun mempertanggungjawabkan dugaan pelecehan dan penistaan terhadap Suku Simalungun.
Sebelum menyampaikan tuntutan, seorang demonstran bernama Jonnes Girsang melakukan ritual tradisional dengan membakar kemenyan dan menyembelih ayam hitam, yang diyakini sebagai cara memanggil roh para leluhur Simalungun.
Baca juga :Â Tak Ada Paslon yang Daftar ke KPU Batu Bara di Hari Pertama
Di tengah cuaca hujan, suasana di sekitar lokasi semakin mistis dengan alunan musik tradisional Simalungun. Dalam orasinya, Gullit Saragih sebagai orator menyampaikan Komisioner KPUD Simalungun diduga telah melecehkan, menghina, dan menista etnis Simalungun saat menghadiri Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada serentak 2024 yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Simalungun, Johan Septian menegaskan pemakaian pakaian adat saat acara tersebut merupakan instruksi dari KPU Provinsi Sumatera Utara.
Baca juga :Â Pendaftaran Bapaslon Gubernur Dimulai, KPU Sumut: Siap 100 Persen
“Kami melakukan itu karena perintah dari KPU RI untuk menggunakan penutup kepala seragam. Untuk penggunaan ‘Sortali’ di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara adalah arahan dari KPU Provinsi. Kami hanya menjalankan perintah dari pimpinan,” jelasnya.
Sebelum menggeruduk Kantor KPU Simalungun, para pendemo juga sempat berorasi di depan kantor Bupati Simalungun, menampilkan tarian ‘elak-elak’ dan melanjutkan aksi mereka ke kantor DPRD serta Polres Simalungun.
Aksi ini menyoroti keresahan masyarakat suku Simalungun terkait penghormatan terhadap nilai dan jati diri etnis mereka, khususnya dalam konteks perhelatan politik lokal. (indra/hm18)
