Sementara itu, untuk Stop BABS, Pemko Pematangsiantar perlu melakukan akselerasi kegiatan, karena target 2024 untuk BABS di Indonesia 0 persen.
“Selain itu terdapat mandat dari pemerintah pusat terkait penyelenggaraan KKS (Kabupaten/Kota Sehat), di mana target Stop BABS kabupaten/kota secara keseluruhan harus menjadi komitmen pemerintah daerah,” katanya.
Irma bilang, deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop BABS sebelumnya sudah dilaksanakan di 13 kelurahan dari 53 kelurahan di Pematangsiantar, yakni Kelurahan Kristen, Sukamakmur, Sukamaju, Nagahuta Timur, Pardomuan, Merdeka, Toba, Karo, Martimbang, Marihat Jaya, Bah Sorma, Gurilla dan Tanjung Pinggir.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Christina Risfani Sidauruk mengatakan, untuk mencapai target, pemerintah daerah didorong memenuhi target dengan melengkapi sarana dan prasarana menuju sanitasi aman dan regulasi yang terkait pengolahan air limbah domestik.
Baca juga:Pentas Seni SMKN 1, Wali Kota Siantar Sampaikan Momen Masa Sekolahnya
“Definisi sanitasi aman adalah setiap rumah tangga memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik, yaitu septic tank yang kedap ataupun yang terhubung ke IPAL. Kemudian, dilakukan penyedotan tangki septic secara berkala antara 3-5 tahun yang diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja sebagaimana sistem kita kenal dengan LLTT,” terangnya.
Risfani memaparkan, tahun 2023 angka sanitasi aman di Kota Pematangsiantar 6,76 persen. Capaian itu berdasarkan akumulasi dari kegiatan pembangunan septic tank individual yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
“Di tahun 2023 telah dilakukan pembangunan tangki septic SNI sebanyak 684 unit dan untuk tahun 2024 akan dibangun 550 unit septic tank individual yang bersumber dari DAK 2024. Sedangkan sebanyak 220 unit bersumber dari dana Inpres,” tandasnya. (jonatan/hm16)
