Pematang Siantar, MISTAR.ID
Usai melalui tahapan dan berbagai dinamika dalam pembahasannya, APBD Kota Pematang Siantar tahun 2023 disahkan oleh DPRD bersama dengan wali kota dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (29/11/22) tengah malam.
Pascadisahkan, total jumlah pendapatan daerah yang direncanakan di APBD Kota Pematang Siantar tahun 2023 menjadi sebesar sekitar Rp956 miliar, dan belanja daerah menjadi sekitar Rp911 miliar.
Dari selisih pendapatan dan belanja itu surplus sebesar Rp45 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp40 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp85 miliar.
Dari selisih penerimaan dan pengeluaran itu, maka pembiayaan netto mengalami defisit sebesar Rp45 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran jadi Rp0.
Baca Juga:APBD Siantar Tahun 2023 Mendadak Disahkan Tengah Malam
Sebelum disahkan, pendapatan daerah di RAPBD 2023 direncanakan sebesar sekitar Rp970 miliar, belanja daerah sebesar Rp1,005 triliun.
Untuk pembiayaan daerah Rp40 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto Rp35 miliar. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0.
Perubahan sebelum dan sesudah disahkan itu terjadi sekaitan dengan adanya rasionalisasi terhadap anggaran untuk makan dan minum, perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
Seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul M Lingga yang dikonfirmasi MISTAR.ID terkait perubahan yang terjadi pada struktur dari RAPBD ke APBD, Rabu (30/11/22) pagi.
“Yang pertama, (anggaran yang dirasionalisasi) makan/minum, perjalanan dinas dan ATK, sebesar sekitar Rp47 miliar. Itu di pembahasan pertama, selanjutnya kita sarankan lagi rekonsiliasi program dan kegiatan. Dari hasil rekonsiliasi itu, maka terkumpullah sekitar Rp120 miliar untuk difokuskan, tadinya untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar ring road,” tuturnya.
Baca Juga:Dana Transfer APBD Siantar 2023 Berkurang Rp40 Miliar, Ini Penjelasan dan Rinciannya
“Ada komitmen kawan-kawan (para anggota DPRD) semalam, bahwa melihat minimnya serapan anggaran di tahun 2022 ini, maka kawan-kawan mencoba mengalokasi dana itu menjadi penyertaan modal. Itu makanya, tadinya di rencana pengeluaran pembiayaan daerah di RAPBD sebesar Rp5 miliar menjadi Rp85 miliar di APBD, sehingga bertambah Rp80 miliar,” ungkapnya.
Artinya, kata Timbul, pihaknya ragu untuk mengalokasikan anggaran itu ke belanja barang dan jasa serta ke belanja modal karena sangat minimnya realisasi anggaran tahun 2022 ini.
Sehingga, pihaknya mengalokasikan atau menggesernya ke penyertaan modal sebesar Rp80 miliar dari Rp120 miliar hasil rasionalisasi dan rekonsiliasi.
“Rp20 miliar lagi kita garis bawahi dipergunakan untuk usulan dari instansi vertikal. Kemudian Rp20 miliar lagi, kita serahkan ke TAPD untuk digunakan ke program kegiatan yang prioritas. Hitung-hitungan kita kemarin, kalau kita buat penyertaan modal ke Bank Sumut, di kisaran 25 persen akan menambah pendapatan daerah dari deviden untuk tahun depan,” bebernya.
Baca Juga:Dana Transfer Umum APBD Siantar 2023 Berkurang Rp40 Miliar
Saat ditanya bukankah anggaran penyertaan modal itu lebih baik digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan sehingga hasilnya bisa langsung lebih dinikmati oleh masyarakat Kota Pematang Siantar? Timbul tidak membantah.
Namun menurutnya, kebijakan itu diambil DPRD mengingat minimnya realisasi anggaran pada tahun 2022.
“Dalam hal ini, kita mohon maaf kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Kita bukannya tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, tapi melihat keadaan minimnya realisasi anggaran sekarang ini, kami sangat meragukan kemampuan wali kota dan jajarannya dalam penyerapan anggaran ke tahun depannya bila dianggarkan ke belanja barang dan jasa serta belanja modal,” tuturnya.
Keraguan itu, kata Timbul, dibuktikan dengan bahwa sudah beberapa kali teguran dari pemerintah atasan, dan DPRD juga sudah menyorotinya.
Baca Juga:Fraksi NasDem Sebut R-APBD Siantar 2023 Tidak Mendukung Peningkatan Ekonomi
“Terakhir, karena serapan anggaran yang minim ini, kita juga sudah diundang Polres untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Tapi gitupun, sampai sekarang realisasi anggaran juga masih tergolong minim,” tukasnya.
Sebelumnya, Timbul menyampaikan, bahwa setelah pengesahan APBD Kota Pematang Siantar, sesuai dengan mekanisme, APBD yang baru disahkan tersebut akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
“Setelah keluar hasil evaluasi, kita buatlah rapat Banggar. Dan harapan kita, semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu. Jangan lagi macam tahun ini,” ujarnya.(ferry/hm10)
