Pematangsiantar, MISTAR.ID
Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Dwikora atau Perluasan harap-harap cemas menjelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Mereka khawatir kebijakan untuk menggusur para pedagang itu kembali terjadi.
Bentrokan antara pedagang dengan Pemko Pematangsiantar sempat pecah antara tahun 2009-2018. Relokasi, bahasa pemerintah – bakal menghantui mereka di hampir setiap pergantian kepala daerah.
Seorang pedagang sayur-sayuran, L Manurung mengaku saat ini isu-isu penggusuran mulai terdengar di antara para pedagang. Entah dari pihak yang ingin berkampanye hitam atau tidak, mereka tidak mengetahui persis.
“Sudah pasti kami trauma yang terjadi saat RE Siahaan menjabat Wali Kota,” ujar Manurung ditemui di lapak dagangannya, Kamis (3/10/24).
Baca Juga : Politik Uang dan Kampanye Hitam Potensi Kerawanan di Pilkada Pematangsiantar
Warga Kecamatan Siantar Timur ini mengingat persis apa yang terjadi saat itu. Setiap harinya puluhan Satpol PP merazia lapak dagangan mereka dan meminta untuk pindah berjualan di eks Terminal Sukadame. Bentrokan sampai adu fisik tak terhindarkan setiap hari.
Tak jarang meja dan kursi milik pedagang disita aparat dan bahkan dihancurkan. “Kami lebih memilih berjualan di sini karena kondisinya ramai pembeli. Di terminal sepi, banyak angkot,” ujarnya.
Kucing-kucingan antara pedagang dan Satpol PP sudah jadi pemandangan sehari-hari. Mulai berdagang sejak dini hari di eks Terminal Sukadame, ketika matahari terbit, para pedagang mengangkut kembali lapaknya ke lokasi semula.
“Tahun-tahun itu menjadi sejarah memperjuangkan lapak dagangan kami ini. Urusan perut tentu sangat kami perjuangkan,” tuturnya.
Dia mengakui sejak saat itu pula, banyak pedagang baru bermunculan. Bahkan, sampai sekarang ruas jalan menjadi incaran menjajakan dagangan. “Memang kami akui, semakin hari semakin sempit jalan di sini. Tapi kembali lagi, semua ini urusan perut yang gak bisa ditunda-tunda,” ujarnya.
