Pematang Siantar, MISTAR.ID
Guna menyampaikan aspirasinya, belasan massa aksi mosi tak percaya Wali Kota jilid III mendatangi Balai Kota Pematang Siantar, tempat Wali Kota setempat berkantor. Rabu (31/5/23).
Kedatangan massa dari aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Siantar (Kampas) itu ‘disambut’ puluhan personil polisi dan Satpol PP yang sudah stand by berdiri berjajar di depan pintu gerbang masuk Balai Kota, Jalan Merdeka.
Banyaknya personil keamanan yang berada di areal halaman Balai Kota itu, mendapat respon dari salah seorang pendemo, Armada Prawira Simorangkir dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang disampaikan lewat orasinya.
Baca juga:Â Turun ke Jalan, Kampas Dukung MA Putuskan Pemakzulan Wali Kota Siantar
“Kami di sini sedikit, bisa dengan hitungan jari. Tapi yang menyambut kami, lebih-lebih dari jumlah kami yang hadir di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang menyambut. Tapi di sini kami katakan, Wali Kota sangat pecundang, hanya berani berlindung dibalik seragam dinas yang seolah-olah mengamankan,” tuturnya.
“Sekali lagi kami tekankan, kami di sini tidak bawa senjata dan benda tajam. Persatuan mahasiswa pemuda, kami sangat geram akibat ulah-ulah Pemko Pematang Siantar. Ibu Wali Kota, Susanti Dewayani, kami sudah berulang-ulang untuk turun ke jalan. Kalau ibu tidak sanggup, malulah bu, segera turun. Tidak usah ada yang lebih-lebih dari Wali Kota di belakang ibu,” cecarnya lebih lanjut.
Setelah massa aksi berorasi silih bergantian, Susanti tidak kunjung keluar menemui aksi massa tersebut.
Sebelum meninggalkan lokasi, Gading S selaku salah seorang penanggungjawab aksi aliansi Kampas, menyampaikan tuntutan aksi mereka. “Kalau ibu tidak turun menemui kami, maka kami akan melakukan aksi jilid IV,” ujar Gading dan kemudian membacakan tuntutan aksinya.
Baca juga:Â Beredar Info, Putusan MA Kabulkan Usulan Pemakzulan Wali Kota Siantar
Ada pun tuntutan aksi aliansi Kampas, antara lain yang pertama segera tuntaskan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua, jangan bohongi rakyat soal KW (kewajiban atau membayar agar dapat jatah proyek,red).
Ketiga, copot oknum Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirtauli yang ‘nakal’. Keempat, usut tuntas dugaan pemotongan tunjangan ASN di lingkungan Pemko Pematang Siantar. Kelima, Polres Pematang Siantar jangan bermain api terhadap laporan soal dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota dkk.
Selanjutnya, tuntutan aksi keenam, bubarkan PD PAUS dan PD PHJ. Ketujuh, hentikan pungutan-pungutan bagi pedagang di trotoar. Kedelapan, stop menjadi Wali Kota konten, karena Kota Pematang Siantar butuh gebrakan.
Kesembilan, stop pecah belah mahasiswa dengan tangan-tangan sekeliling yang nakal. Kesepuluh, stop ‘terminal liar’ dan kesemrawutan di Kota Pematang Siantar.
Baca juga:Â DPRD Siantar Belum ada Terima Surat MA Terkait Pemakzulan Wali Kota
Sesuai isi selebaran yang dibagikan, aliansi Kampas terdiri dari terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pematang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Siantar-Simalungun, Koalisi Aksi Pemuda dan Mahasiswa (Kopasis) Siantar, serta Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) Siantar.
Sementara penanggungjawab aksi adalah Gading S selaku Koordinator Kampas, Rifqi Pratama dari Kopasis, Bill Fatah Nasution dari IMM dan Armada Prawira Simorangkir dari GMKI. (ferry/hm16)
