Pematangsiantar, MISTAR.ID
Satu lembaga hukum dalam pekan ini mengklaim akan membawa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pendidikan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2020 ke aparat penegak hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Lembaga yang akan melaporkannya adalah LBH Independent & Transparansi yang ada di Kota Pematangsiantar. Hal itu dikatakan Diandro Martua Sihite SH selaku Ketua LBH tersebut kepada mistar.id melalui WhatsApp (WA).
“Minggu ini akan kita laporkan ke Tipikor, bang,” ujar Diandro melalui WA kepada mistar.id, Selasa (5/10/21) siang.
Baca Juga: LBH-IT Gelar Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Siantar
Dia juga menjelaskan, rencana laporannya itu sebagai tindaklanjut aksi unjukrasa mereka pekan lalu di Dinas Pendidikan Pematangsiantar, yang meminta ke Dinas Pendidikan Pematangsiantar untuk klarifikasi dua permasalahan.
Permintaan klarifikasi itu dilayangkan LBH Independen & Transparansi ke Dinas Pendidikan Pematangsiantar tanggal 21 September 2021 lalu melalui suratnya yang ditandatangani Ketua LBH Independen & Transparan, Diandro Martua Sihite SH dan Sekjennya Juan Jehuda Butar-butar SH.
Klarifikasi yang diminta adalah, mengenai adanya LHP BPK 2020 bidang pendidikan dan satunya lagi mengenai kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
Baca Juga: Kejari Bidik Proyek Pengadaan Komputer di Disdik Siantar
Memang, kata Diandro, surat yang mereka layangkan sudah dijawab Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar, Rosmayana SPd.MM pada tanggal 28 September 2021.
Tapi surat jawaban itu, kata Diandro Martua Sihite isinya mengarahkan LBH tersebut untuk menanyakannya ke Inspektorat Kota Pematangsiantar selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kota Pematangsiantar.
Alasan Rosmayana kata dia, karena Inspektorat mempunyai salah satu fungsi dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
Kadisdik: Silahkan Aja Lapor
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Rosmayana SPd.MM yang dihubungi mistar.id melalui sambungan telepon tidak membantah adanya surat dari LBH Independen & Transparan, tapi surat itu katanya sudah dibalas.
Baca Juga: Mantan Kadis Pendidikan Pematangsiantar Merugikan Keuangan Negara, ini Bantahannya.
“Sudah kita balas, supaya hasil LHP BPK 2020 itu dikonfirmasi ke APIP. Karena APIP itulah lembaga untuk mengaudit setiap penggunaan anggaran,” ujarnya.
“Itu mengenai dana BOS. Tapi, mengenai dana BOS itu Dinas Pendidikan tidak tahu-menahu, tapi kenapa aku yang didemon,” sambung Rosmayana.
Menanggapi adanya dalam surat klarifikasi LBH yang menyebut ada dana perjalanan dinas yang double, hal itu juga kata dia tidak ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan Siantar, karena anggaran perjalanan dinas dari dana BOS, menjadi tanggungjawab pihak sekolah masing-masing.
“Perjalanan dinas itu kan dari dana BOS, jadi tidak ada hubungannya dengan kami (Dinas Pendidikan Siantar, -red),” tegasnya lagi.
Demikian juga halnya dengan kepedulian terhadap bahaya narkotika, sejak tahun 2015, sambung Rosmayana, Dinas Pendidikan sudah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam hal kegiatan dan gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Sekolah-sekolah semua di Siantar sudah sosialisasi, dana BOS juga itu. Jadi, duit dana BOS saya gak pernah menengoknya. Yang memeriksa itu inspektorat. Kami itu hanya memonitoring,” sambungnya.
Dan setiap triwulan, lanjut dia, penggunaan anggaran dana BOS rutin diperiksa inspektorat, pengelolanya kata Rosmayana adalah para Kepala Sekolah (Kepsek) masing-masing sekolah.
Menanggapi pernyataan LBH Independen & Transparan, bahwa dalam minggu ini masalahnya akan dilaporkan ke Tipikor? “Ya, laporkan aja, gak apa-apa dilaporkan ke Tipikor atau ke KPK. Kalau sudah lengkap data-datanya, laporkan saja. Biar dipanggili semua,” tegas Rosmayana mengakhiri.(maris/hm02)
