Pematang Siantar, MISTAR.ID
Meski pemerintah telah memperpanjang jadwal pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriah, namun masih ada sejumlah calon haji belum melunasi ongkos pemberangkatan ke tanah suci tersebut.
Dalam catatan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatra Utara (Sumut), yang gagal berangkat sebanyak 67 orang calon haji.
Total kuota haji di Sumut yakni berjumlah 8.328 calon jemaah, namun karena 67 orang tidak ikut berangkat jadinya embarkasi Medan akan memberangkatkan 8.261 jemaah haji dari Sumut.
Baca Juga:Ongkos Haji Rp45 Juta, KBIH Medan Nilai Sudah Ideal
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Pematang Siantar, Natsir Armaya Siregar mengatakan masalah jemaah haji yang batal berangkat di tahun 2023, merupakan hal yang biasa.
“Itu sah-sah saja. Terkait pembatalan pemberangkatan tersebut, bukan hanya kita (Sumut,red) aja, daerah-daerah lain juga,” katanya, Kamis (25/5/23).
Polemik usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji pada 2023 sudah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kemenag. Ia menilai selama ini pemerintah telah memberikan subsidi yang tinggi, sehingga sudah sewajarnya besaran subsidi yang berdampak pada kenaikan ongkos haji.
Baca Juga:Kisah Haru! Tukang Babat Rumput Naik Haji Tidak Diantar Keluarganya Saat Berangkat di Medan
“Kenaikan BPIH inilah yang menjadi sorotan, karena dinilai cukup memberatkan para calon jemaah. Tapi jika tak dinaikkan sekarang, bisa jadi, jemaah akan membayar biaya haji 100 persen atau secara penuh pada lima tahun mendatang,” ungkapnya.
Armaya juga tidak menampik bahwa rencana pemerintah menaikkan biaya haji 2023 terlalu mendadak dan merugikan calon jamaah yang berangkat tahun ini. Sebab, mereka mesti menyiapkan dana tambahan sekitar kurang lebih Rp 30 juta dalam waktu singkat.
Usulan kenaikan itu sebut dia memang terlalu tinggi dan pasti memberatkan jemaah khususnya yang ekonominya menengah ke bawah. Seharusnya juga pemerintah melihat warga jemaah haji yang akan berangkat ini dari segi ekonominya tidaklah sama semuanya.
Baca Juga:Calon Haji dari Sumut Berangkat Mei, 190 Orang Pakai Kursi Roda
“Pemerintah seharusnya bisa mengurangi biaya-biaya yang tak perlu. Seperti transportasi pesawat. Soalnya, warga yang umrah itu kenapa bisa lebih murah biayanya. Toh, sama-sama ke Arab Saudi, ke Mekah,” tegas Armaya.
“Selain jumlah haji reguler, ada petugas haji dari setiap daerah. Seperti di Kota Pematang Siantar ada 6 orang. Ini buat apa banyak-banyak. Toh mereka disana sering juga mengabaikan para jemaah. Makanya, saran saya petugas yang dipilih itu harusnya yang sudah 2-3 kali pernah naik haji. Jadi, dia tidak berfikir hajinya, tapi mengutamakan tugasnya untuk melayani para jemaah haji di sana,”sambung dia.
Dia berharap pemerintah bisa melihat kedua hal tadi. Sehingga kenaikan biaya haji tersebut bisa berkurang meskipun sedikit. “Barangkali, pemberangkatan jemaah haji tahun ini bisa menjadi catatan pemerintah yaitu Kemenag,” tuturnya.
Baca Juga:Mahasiswa UINSU Berangkat Haji Gantikan Sang Ayah yang Telah Wafat
Makanya warga yang sudah mendaftar banyak, kata Armaya, membatalkan pendaftarannya untuk berhaji dan memilih beralih ke ibadah umrah. Menurutnya, pembatalan itu sudah biasa dan menjadi hak setiap warga.
Walaupun begitu, lanjut Armaya, ia menghimbau kepada jemaah yang membatalkan keberangkatannya tahun ini agar tak tergesa-gesa membatalkan porsi haji.
“Kalaupun tahun ini tidak bisa berangkat haji, tak apa-apa. Namun tidak usah langsung membatalkan pendaftarannya. Tahun depan kan masih bisa. Jadi, kenaikan biaya haji tadi bisa dicicil pelunasan nya. Waktunya masih panjang. Membatalkan keberangkatan dan tidak menarik uangnya, tidak akan mengubah nomor porsi. Jadi, bersabarlah,”pungkas Armaya. (yetty/hm17).
