Pematangsiantar, MISTAR.ID
Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Pematangsiantar naik 389 persen. Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani memastikan hal tersebut.
Proses seleksi hingga pengangkatan PPPK dilakukan secara profesional dan tidak dipungut biaya (gratis). Dia mengingatkan agar menolak bujuk rayuan oleh oknum tertentu.
“Jangan mau kalau ada iming-iming,” sebut Susanti pada Sosialisasi Pengadaan PPPK Pematangsiantar, di Gedung Serbaguna Pemko, Kamis (5/9/24).
Dia menyampaikan, alokasi PPPK Pematangsiantar sebanyak 713 orang. Semuanya sampai saat ini telah terakomodir.
“Tentunya ini doa dari anak, istri, dan keluarga,” ucapnya.
Baca juga:Â 3 Aturan Terkait Pengadaan PPPK 2024
Dikatakannya, seleksi PPPK terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi, Susanti berpesan agar peserta teliti dalam pemberkasan. Selanjutnya seleksi kompetensi guna memperkuat dengan adanya latihan dan simulasi.
Tak sampai di situ, Susanti menegaskan dirinya akan mengikuti proses awal hingga akhir pengangkatan PPPK, walau ia nantinya harus cuti.
“Dibimbing terus sampai akhir. Saya akan pastikan prosesnya sampai pengangkatan,” terangnya.
Dokter anak itu mengatakan, dirinya akan mengajukan cuti kurang lebih selama dua bulan. Namun, cuti itu bertujuan memperjuangkan para PPPK Pematangsiantar.
“Agar tahun depan kita dapat bersama-sama. Semuanya sudah PPPK, dan kita tetap bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar,” paparnya.
Baca juga:Â Seleksi CPNS 2024 Dibuka, Siantar Butuh 92 Nakes
PPPK, sambung Susanti, menjadi atensi Pemko Pematangsiantar, dan langsung dikoordinasikan ke Kementerian terkait. Kepada ratusan pegawai Non ASN yang hadir, ia memberikan support dan mengajak untuk tetap optimis serta tidak lupa berdoa.
“Dengan memberikan energi positif, sehingga segala hal dapat dimudahkan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat ASN Pemko Pematangsiantar yang pensiun tahun 2023 sebanyak 199 orang. Sementara di tahun yang sama, sebanyak 183 orang PPPK dinyatakan telah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota. (jonatan/hm20)
