Secara jangka panjang, pemerintah dapat menjalankan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan di IKN. Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan modal utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut;
Pertama, pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, sekolah, dan layanan publik lainnya, harus dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat setempat, khususnya penduduk lokal.
Kedua, arus investasi yang masuk ke IKN, baik dari investor dalam negeri maupun investor swasta, diupayakan tidak hanya masuk dalam bentuk capital extensive, tapi juga human extensive atau padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Ketiga, pengaturan secara ketat atas kepemilikan properti dan lahan di IKN agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap penduduk lokal.
Keempat, pengelolaan pendapatan asli daerah di IKN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip good and clean governance.
Kelima, instansi-instansi yang menyelenggarakan jaminan sosial dan perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kemensos RI memberikan prioritas pelayanan kepada penduduk lokal, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti ibu-ibu, anak-anak, dan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. (*)
