MISTAR.ID
Ditulis oleh Robert Tua Siregar Ph.D selaku Ketua Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Bina Ruang Univ. Prima Indonesia
Tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Berdasarkan aturan itu, pendaftaran bakal pasangan calon dibuka tanggal 27-29 Agustus 2024, telah ada 4 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang telah diterima KPU. Masyarakat Kota Pematangsiantar tinggal menunggu penetapan calon.
Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan otonomi antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Kewenangan daerah yang telah dirinci secara normatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan pemerintahan daerah.
Baca juga:Lawan Kekuasaan, Ketua Umum Partai Harus Bernyali Bukan Pecundang
Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi bertujuan untuk meringankan beban pemerintah, sehingga bagi kepala daerah merupakan pusat pelaksana utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dalam kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Daerah yang berjalin kelindan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya yakni penentuan kebijakan yang sifatnya bottom up atau kebijakan yang berasal dari aspirasi rakyat sebagai efek dari Pilkada langsung.
Daerah yang sudah ‘on the right track’ dalam menjalankan otonomi namun ada pula daerah yang masih ‘offside’ atau keluar dari rel yang benar.
Pimpinan daerah yang inovatif ini adalah kunci utama daerah bisa berjalan di track yang benar, Siantar sebagai salah satu Kota di Indonesia sudah harus menjadi kota pintar (smart city) merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.
Baca juga:Pilkada 2024: Manusia Lawan Kotak Kosong? Malu Dong!
Untuk itu dalam memilih pemimpin itu jangan yang hanya menjadi boneka yang dikendalikan oleh kekuasaan atau kepentingan yang lebih besar, atau berada pada bayang-bayang orang lain.
Kepala daerah itu strategis, dia yang akan mengambil keputusan, pembuat kebijakan, kalau begitu (menjadi boneka) ya sama saja bohong,”.
PAD perlu namun harus melakukan pemetaan potensi dan jangan dilakukan secara “Gradual” yang meresahkan masyarakat banya, hari ini kita bisa melihat bagaimana Kota Siantar melakukan beberapa kebijakan yang meresahkan, salah satunya penetapan PBB yang membuat masyarakat resah karena dilakukan secara “Gradual”.
Karena dari sisi perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan ; potensi daerah; luas daerah; jumlah penduduk; keadaan geografis; tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Karena Prinsip Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan memelihara kelestarian lingkungan.
Baca juga:6 Daerah di Sumut Potensi Lawan Kotak Kosong, Pengamat: Gak Sehat!
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi melahirkan otonomi daerah, pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum diberikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintahan daerah mempunyai inisiatif atau prakarsa, dan berkreatif didasarkan atas potensi daerah yang dimiliki di dalam mewujudkan pendemokrasian daerah.
Kondisi hari ini Kota Pematangsiantar yang sudah berada pada beberapa program nasional seperti KSPN Danau Toba, Akses Tol, KEK Sei Mangkei, dan Pelabuhan HUB Internasional Kuala Tanjung. Untuk harus melakukan “magnet” agar kota ini dapat dilirik, destinasi dan datang agar kota ini dapat memanfaatkan potensi program nasional tersebut.
Untuk itulah diperlukan sosok pemimpin yang inovasi, memiliki akses, mendorong dan mendampingi masyarakat serta menata Kelola birokrasi dan kehidupan yang ada. Selamat memilih.. (*/hm17)
