Samosir, MISTAR.ID

Calon incumbent Bupati Samosir Rapidin Simbolon, menduga adanya praktek kecurangan yang terjadi pada Pilkada Rabu (9/12/20) yang lalu. Menurut Rapidin terjadi dugaan politik uang (Money Politik) yang terstruktur, sistematis dan masif beredar luas di Kabupaten Samosir.

Hal mengenai dugaan kecurangan telah di sampaikan Rapidin kepada Kapolres Samosir melalau pesan WhatsApp, namun Kapolres tidak meresponnya. Kapolres hanya menjawab bukan Rana kepolisian untuk mengurusi Pelanggaran pilkada, bahwa yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada di Urus oleh Bawaslu.

“Malamnya sudah saya WA kepada Kapolres ada di Kecamatan Harian yang melapor ke saya dan ada rekamannya, bahwa ada yang mau membeli C6, yang penting asal jangan mencoblos, akan mendapat sejumlah uang sampai jutaan,” tutur Rapidin.

Sehingga pihak Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga, menyatakan sikap tidak akan menandatangani hasil pengumuman dari KPU, karena melihat ada pembiaran dari Gakkumdu terkait dugaan money politik. Dan pihaknya juga tidak mengakui hasil dari pemilihan ini karena sarat dengan intimidasi.

Baca juga: Pilkada 2020 Kondusif, Bupati Samosir Berterimakasih

Demikian disampaikan Rapidin Simbolon saat menggelar konferensi pers Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Samosir, di aula Kantor Bupati Samosir kemarin.

Masih mengenai kecurangan, menurut Rapidin Simbolon ada sejumlah temuan yang terjadi, mulai dari TTR (Togu-togu Ro) sampai dengan transaksi serangan fajar yang terjadi dimana-mana. Namun hal ini masih perlu pendalam, dan biarlah fakta yang menjawabnya.

Untuk menguak misteri praktek Money Politik di Samosir, pihaknya sudah menyurati Kapolri Republik Indonesia, penasehat hukum(PH), dan bahkan Ketua PDIP Pusat Megawati Soekarno Putri telah menurunkan beberapa orang Advokasi untuk membantu melakukan Investigasi terkait dugaan Money Politik ini.

Sebelumnya juga ketua PDIP Sumatera Utara Djarot Syaiful Hidayat sudah pernah membeberkan bahwa ada 100 miliar, uang yang beredar oleh pasangan tertentu untuk masyarakat Samosir.

Baca juga: Pemungutan Suara Pilkada Samosir Berjalan Lancar

Menurut Politikus PDIP ini seharusnya masyarakat Samosir janganlah dikotori dengan politik yang tidak mendidik, karena dapat berimbas kepada generasi penerus yang tidak bermoral.

Senada juga dikatakan Ir. Juang Sinaga, bahwa isu yang berkembang ini harus disikapi oleh semua Bangsa dan oleh semua rakyat. Sebab, politik uang dilarang dalam UU dan termasuk pidana. Money politik di Republik Indonesia ini tidak diperbolehkan.

Maka apabila terbukti, maka hal itu sudah mengotori demokrasi Bangsa Indonesia, dan juga melanggar aturan yang sudah ada.

“Melakukan sogok/suap dari orang ke orang dengan tujuan kekuasaan, bila itu terjadi bisa berdampak kepada generasi mendatang yang tidak bermoral,” terang Juang Sinaga.

Baca juga: ASN Roboh Saat Ikuti Apel Pagi di Kantor Bupati Samosir

Wakil Bupati Juang Sinaga mengimbau agar masyarakat Samosir tetap menjaga keamanan dan kondusifnya Kabupaten Samosir, sambil bersabar menunggu hasil investigasi dari Partai PDI perjuangan terkait dugaan Money politik tersebut.

Menanggapi dugaan Money Politik tersebut Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasib Simbolon Kepada Harian Mistar, Sabtu (12/12/20), pukul 17.00 WIB, di lokasi pembangunan hotel dan sekaligus posko Vandiko Gultom, membantah setiap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Paslon No:2 bahwa adanya dugaan money politik.

Nasib Simbolon mengatakan sebagai partai politik pengusung Paslon. Kalau ada asumsi mereka yang membuktikan ada money politik, itu harus tertangkap basah. Dan ada penyelenggara dipekerjakan pemerintah yaitu Bawaslu.

Ada juga lembaga yang khusus menangani kalau ada money politik yaitu gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi dan juga Kajari. “Kalau contohnya ada Vidio atau foto-foto temuan mereka, bisa saja mereka yang membuatnya. Jika ada temuan, dimana buktinya, kapan ditangkap, kapan waktu penangkapan,” tegas Nasib Simbolon.

Baca juga: Jelang Pilkada, Polres Samosir Patroli Skala Besar

“money politik itu bila kasih uang, kasih kartu nama dan langsung pilihan saya. Itu yang namanya money politik,” jelasnya.

Terkait biaya operasional 100 miliar yang di sebutkan, Nasib menjelaskan, itu hanya asumsi dari mereka dan mana buktinya. Dan terkait pernyataan petahana terkait tidak mengakui hasil pleno dan pernyataan tidak mau menandatangani.

Nasib Simbolon mengatakan itu hak mereka, dan tidak mempengaruhi atau membatalkan hasil pilkada ketika mereka tidak mau menanda tanganinya. Itu akan berjalan dengan sendirinya.

Nasib Simbolon mengajak semua warga masyarakat Samosir tetap bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan jangan mau terprovokasi dengan isu-isu Money Politik.

“Yang pasti pilkada Samosir berjalan aman, tentram dan kondusif. Bila ada isu-isu miring yang bertujuan untuk memprovokasi, saya harap masyarakat jangan mau terprovokasi,” pintanya. (Sawangin/hm07)