Tapteng, MISTAR.ID
Ratusan massa dari Pelita Prabu mendatangi kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), pada Jumat (25/10/24), meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melanjutkan kepemimpinan Sugeng Riyanta menjadi Penjabat (Pj) Bupati.
Ketua Pelita Prabu, Sudirman Halawa sebagai orator aksi menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan DPRD Tapteng yang menyurati Mendagri untuk tidak memperpanjang masa tugas Sugeng.
“Perlu diketahui, bahwa Sugeng sudah melakukan banyak hal di Tapteng ini, untuk itu Pelita Prabu perlu akan membuka mata dan telinga kalian (DPRD),” ujar Sudirman.
Baca juga:Tokoh Masyarakat Harap DPRD Tapteng Objektif Menilai Kinerja Pj Sugeng
Mereka (DPRD), lanjut Sudirman, tidak menyadari apa yang sudah dilakukan Sugeng. Menurutnya, Pelita Prabu perlu hadir untuk membuka propaganda yang sengaja dilakukan dewan.
“Salah satu contoh kecil saja, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak dianggarkan di APBD, namun Sugeng bisa sukses menggalang dana dari berbagai pihak demi rakyat,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, massa Pelita Prabu langsung diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Erwin Hotmansah Harahap, dan mendapat pengawalan dari personel Polres Tapteng.
Massa Pelita Prabu membacakan sekilas surat mereka yang disampaikan Sudirman yang menegaskan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tapteng, Sugeng berhasil menjalankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh Kepala Desa (Kades) yang ternyata selama ini sudah berpolitik praktis, terstruktur, massif, dan dipertontonkan dengan gamblang.
Baca juga:Pengacara Papdesi Sebut Pj Sugeng Sukses Membangun Tapteng
“Terbukti, dengan nyata Sugeng menindak para pejabat yang terlibat, salah satunya memberhentikan Herman Suwito dari jabatannya sebagai Sekda dan beberapa kepala dinas (kadis),” kata Sudirman.
Menurutnya, ketegasan Pj Bupati mampu meminimalisir segala bentuk kecurangan yang menodai demokrasi di Tapteng, dan rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri pada Pemilu 2024.
Lanjut Sudirman, Pj Bupati berhasil menginisiasi dan meluncurkan pembangunan RTLH bukan dari APBD, akan tetapi merupakan bantuan pribadi, bantuan Tunas Muda Adhyaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Corporate Social Responsibility (CSR), dan banyak lagi hasil donasi dari berbagai pihak.
“Selama Sugeng, penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tanpa ada penekanan, intimidasi serta membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan publik di jajaran Pemkab Tapteng,” cetusnya.
Baca juga:Hasil Paripurna DPRD Usulan Pergantian Pj Bupati Tapteng, Begini Respon Sugeng
Usai Sudirman membacakan surat Pelita Prabu dan menandatanganinya, lalu menyerahkan pada Sekda agar nantinya diserahkan ke Presiden melalui Mendagri.
Erwin mengatakan, tuntutan dari Pelita Prabu akan disampaikan ke Kemendagri.
“Tanggal 31, Minggu depan Pj Bupati akan memaparkan kinerja triwulan ke-4 ke Kemendagri. Pada kesempatan tersebut tuntutan Pelita Prabu akan disampaikan ke Kemendagri,” imbuhnya.
Usai mendapat penjelasan dari Sekda, selanjutnya massa Pelita Prabu menuju kantor DPRD Tapteng. Di sana mereka menggantungkan spanduk di pagar kantor dewan yang isinya Pelita Prabu siap mendukung keberlanjutan kepemimpinan Sugeng, dan selanjutnya membubarkan diri. (feliks/hm16)
