Tapteng, MISTAR.ID
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Tapteng, Jumat, (25/10/2024).
Aksi tersebut digelar untuk menyikapi hasil rapat Paripurna DPRD Tapteng tanggal 8 Oktober 2024 tentang usul pemberhentian dan pergantian Penjabat
(Pj) Bupati, Sugeng Riyanta, kepada Mendagri.
Orator aksi, Irsan Palupi Sihaloho dan Ahmad Irsan Sinaga mengatakan, Mahasiswa menilai DPRD Tapteng tendensius dan tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)-nya sebagai wakil rakyat serta sarat kepentingan.
“Pj Bupati Sugeng Riyanta yang berlatar belakang Adhyaksa dan bukan putra daerah berhasil dalam tugas pemerintahan, tidak saja penegakan disiplin ASN, namun juga penurunan stunting di Tapteng yang selama ini cukup tinggi,” ujar Palupi.
Baca juga: Pelita Prabu Datangi Kantor Bupati Tapteng, Minta Mendagri Lanjutkan Kepemimpinan Sugeng
Menurutnya, dalam pemberantasan korupsi yang merajalela selama ini di Tapteng yang tidak tersentuh hukum seperti halnya korupsi BOK dan Jaspel dibongkar habis oleh Pj Sugeng Riyanta, sehingga mantan Kadis Kesehatan dan dua stafnya harus mempertanggungjawabkannya.
Dari korupsi itu, lanjut Palupi, sesuai keterangan Kejatisu telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 miliar lebih tahun anggaran 2023, dan belum lagi kasus BOK Jaspel 2019-2022 dan dana Covid 2019 yang ditangani Poldasu.
“Di bidang pelayanan publik selama kepemimpinan sugeng berjalan dengan baik termasuk tata kelola pemerintahan berbasis Good Governance. Hal ini terlihat dari penilaian Kemenpan RB lebih baik dari tahun sebelumnya dari nilai C menjadi nilai CC,” katanya.
Baca juga: Peras Warga, Camat dan Kades di Tapteng Kena OTT Polda Sumut
Ahmad Irsan Sinaga menambahkan, terkait penanganan inflasi, di kepemimpinan Pj Sugeng terjaga dengan baik, bahkan dalam menghadapi pesta Demokrasi 27 November mendatang Pj Bupati bersikap netral.
“Begitu juga halnya, Pj Bupati telah menghimbau ASN nya agar tetap menjaga Netralitas,” ujar Irsan.
Namun, lanjut Irsan, masih ada ASN yang tidak mengindahkan arahan termasuk para Kades dan Kepala Sekolah berpihak pada salah satu Paslon, sehingga Pj Bupati mengambil tindakan tegas menonjobkan 6 kepsek, Kadis PMD serta sejumlah Kades terpaksa diperiksa Bawaslu dan inspektorat Tapteng.
“Akibat gencarnya Pj Bupati menegakkan disiplin ASN serta pemberantasan korupsi yang selama ini merajalela membuat banyak orang, termasuk DPRD nya merasa terusik kepentingan mereka sehingga mengusulkan pergantian serta meminta pada mendagri tidak memperpanjang masa jabatan PJ Bupati Sugeng,” jelasnya.
Aksi demo HMI mendapat pengawalan personil Polres Tapteng, aparat TNI, Satpol PP berjalan tertib dan aman, sayangnya tidak satupun anggota DPRD yang menemui pengunjuk rasa. (feliks/hm27)
