“Ada yang meminta bantuan dengan bundelan proposal dan ada pula yang meminta dengan kotak kardus layaknya pengemis ditengah atau dipinggir jalan raya,” tuturnya.
Anehnya, pemandangan ini telah terjadi setiap tahunnya. Tetapi, nampaknya sedikit pun tidak ada perhatian, tindakan nyata atau kebijakan dari pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya, semua terkesan tidak peduli, tidak memperhatikan, tepatnya bersikap membiarkan atau masa bodoh.
“Bahkan seolah penggalangan dana itu dilegalkan, dengan membiarkan kegiatan seperti itu berlangsung setiap tahunnya,” ungkapnya.
Baca juga :Â Berdalih untuk Biaya Paskibra HUT RI, Camat Tanjung Morawa Bebani Setiap Kades Rp6,5 Juta
Padahal, sambungnya, jika pemerintah atau pemangku kepentingan tergerak hatinya untuk peduli dan mencari solusi, tentu kebiasaan itu bisa minimalisir atau bahkan ditinggalkan. Semestinya, lanjutnya, pemerintah membuat dan menampung anggaran untuk kegiatan HUT RI hingga ke tingkat desa.
“Jangan pula pemerintah beralasan tidak ada alokasi. Ayo alokasikan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan hingga desa atau kelurahan. Spesial khusus untuk biaya HUT RI! Ini bagian dari rasa syukur dan memupuk rasa cinta tanah air warga negara kepada bangsanya. Sehingga para panitia HUT kemerdekaan RI ini tidak melakukan pengumpulan dana dengan cara yang menyedihkan itu. Atau para pejabat pemerintah jangan terkesan menyetujui tindakan yang sama sekali, bertolak belakang dari semangat para pejuang bangsa untuk meraih kemerdekaan itu,” pungkasnya. (amran/hm18)
