“Dan saya rasa tinggal mencocokan saja itu. Kalau memang NIK KTP-nya itu memang mendapat subsidi, bisa membuat laporan agar bisa diupdate menjadi penerima,” ujarnya.
Namun, bila data tersebut tidak diupdate pada DTKS (Aplikasi terpusat) maka PLN tidak bisa mengupdate menjadi subsidi. Data diupdate dan diusulkan oleh daerah, dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ke Pusat.
Baca juga :Â Listrik Bersubsidi Diputus P2TL PLN Lubuk Pakam, Warga Miskin Mengeluh
“PLN tidak menentukan siapa personal yang berhak menerima subsidi. Kami di PLN membutuhkan NIK KTP, agar bisa dicek apakah NIK tersebut adalah penerima subsidi dari negara. Bila benar personal adalah penerima subsidi, kami membutuhkan beberapa data, antara lain surat dari desa ditandatangani oleh aparat pemerintah pada daerah yang menyatakan bahwasanya persil/rumah tersebut  milik personal, kartu keluarga asli, foto rumah tampak depan disertai pemohon materai 10.000,” ucapnya.
Sebelumnya, warga Kecamatan Siempat Nempu menduga kuat ada kongkalikong demi keuntungan pribadi. Pasalnya, menurut warga, ada puluhan warga terdaftar sebagai penerima listrik subsidi, tetapi pemasangannya dipertanyakan sebab warga yang terdaftar itu sebelumnya sudah memiliki kwh/ listrik. Sehingga dicurigai terjadinya pengalihan secara tidak transparan. (manru/hm18)
