Usai rapat tersebut, besok Jumat (6/9/24) seluruh pihak terkait akan turun ke lokasi untuk meninjau lokasi sengketa dan Camat meminta kehadiran langsung Ka KPH 15 di lokasi.
“Saya minta kehadiran Ka KPH 15 di lokasi,” kata Camat sambil menutup rapat.
Usai rapat, Maju Manik ketika dikonfirmasi mistar.id terkait ancaman dilaporkan oleh Fredi Hotsan.
“Kalau ada penebangan liar dan perambahan di areal hutan wisata di kawasan hutan lindung. Kita lakukan tindakan tegas karena itu pidana,” ujar Maju.
Sebelumnya, menghindari bentrokan fisik dan semakin meluas, sejumlah pihak meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar segera mencabut izin wisata hutan seluas 443 hektar di kawasan hutan lindung Desa Parbuluan I, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi yang diduga pemicu bentrokan, pada Kamis (5/9/24).
Permintaan itu disampaikan sejumlah pihak, termasuk Kepala Desa (Kades) Parbuluan I, Parihotan Sinaga dengan alasan izin tersebut berdampak keresahan, dan berpotensi menyebabkan terjadinya bentrok sesama warganya.
Baca juga :Â Geger, Komplotan Terduga Perampok Ditangkap di Dairi
Selain bentrokan, Parihotan membenarkan di dalam areal izin terjadi perambahan dan penebangan serta pengolahan kayu. Sementara sesuai izin areal tidak boleh dirambah atau dijadikan lahan pertanian. Areal hanya boleh dikelola menjadi hutan wisata dan menanam tanaman produktif, seperti durian, petai, dan tanaman produktif lainnya.
Diketahui, warga nyaris bentrok di kawasan hutan lindung Desa Parbuluan I, pada Sabtu (31/8/24). Diduga pemicunya gegara rebutan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 443 hektar.
Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun diminta segera bertindak tegas untuk menghindari terjadinya perang antar warga satu desa.
Fredi Hotsan Sihombing, warga setempat mengatakan, kali ini nyaris terjadi bentrok antara masyarakat. Namun diprediksi kejadian serupa dapat kembali terjadi, dan berpotensi menimbulkan masalah besar di tengah masyarakat Desa Parbuluan I. (manru/hm18)
