Dairi, MISTAR.ID
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 15 Kabanjahe akan dilaporkan Kelompok Tani Wisata Hutan (KTWH) Parbuluan 1 karena dinilai tidak tegas dan terkesan provokasi serta melakukan pembiaran terhadap pengelolaan hutan wisata di kawasan hutan Parbuluan Dairi.
Hal itu dilontarkan Ketua KTWH Parbuluan 1, Fredi Hotsan Sihombing dalam rapat pertemuan mediasi dipimpin Camat Parbuluan, Landong Napitu dihadiri massa KTWH, massa Kelompok Tani Marsiurupan, Kepala Desa Parbuluan 1, Kapolsek Parbuluan, Babinsa, 1 orang dari KPH 15 Kabanjahe dan dua orang KPH 13 Dolok Sanggul di Aula Kantor Camat Parbuluan Dairi, Kamis (5/9/24).
Fredi langsung melontarkan permintaan itu kepada pihak KPH yang hadir agar secara tegas melakukan tindakan penjelasan dan penegasan terhadap status izin persetujuan dari KLHK kepada KTWH.
Baca juga :Â Hindari Bentrokan Fisik Meluas, Kementerian LHK Diminta Cabut Izin Hutan Wisata di Dairi
“Jangan KPH provokasi warga, jangan terjadi pertumpahan darah sesama warga akibat ketidaktegasan KPH. Turunlah kelapangan lihat apa yang terjadi di areal izin persetujuan KLHK itu. Apakah itu perambahan, penebangan kayu. Sebab sudah berulang kami melaporkan hal itu ke KPH tak ada respon,” kata Fredi.
Kemudian pihaknya meminta KPH lakukan tindakan tegas. Kalau dalam hal ini KPH tidak melaporkan situasi penebangan liar dan perambahan yang terjadi di areal izin KTWH kepada penegak hukum.
“Berarti KPH provokasi dan pembiaran. Ini persoalan sangat vital, jangan tunggu kami berdarah-darah. Kalau KPH tidak tegas dan jelas, KTWH Parbuluan akan melaporkan KPH 15 ke aparat penegak hukum (APH),” ucap Fredi.
Maju Manik Penelaah Sumber Daya Alam pada KPH 15 Kabanjahe tidak berani menanggapi karena hal itu harus disampaikan dulu ke pimpinan. Namun sempat ia sebutkan, kalau hanya untuk menentukan batas APL dengan areal izin KTWH, turun ke lapangan kalau itu yang membuat permasalahan selesai.
