Alfriansyah disambut seorang yang mengaku pengawas lapangan kewarganegaraan China dan seorang penerjemah bahasa yang mengaku baru dua minggu bekerja di lokasi.
Melalui penerjemah tersebut, atas apa yang menjadi temuan Alfriansyah Ujung itu akan dikoordinasikan kepada pihak perusahaan.
Terkait itu, Alfriansyah meminta para pihak instansi terkait mulai dari Pemerintah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat agar turun ke lapangan guna meninjau status proyek tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dairi, Saut Maruli Tua Sinaga yang juga turut hadir di lokasi PTL mengaku pihaknya belum mengetahui mengenai soal dampak lingkungan atas pelaksanaan proyek tersebut dengan alasan pihak pengusaha tidak ada melapor.
Baca juga : Tak Kantongi Izin, Pembangunan PLTMH Lae Ordi Hulu Terus Berlanjut
“Terkait gangguan DAS itu ada di Balai DAS. Makanya, kami baru tau ada proyek PTL disini dan ini kami pertama turun kesini. Ini kami mau surve,” ucap Saut.
Informasi diperoleh mistar.id dari sejumlah warga, hadirnya proyek PTL tersebut, kurang lebih ratusan KK warga di tiga Desa itu mendapat kompensasi ganti rugi tanah dan tanaman dari pihak perusahaan .
Pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan dump truk keluar masuk proyek dan para pekerja tampak mengerjakan bangunan gedung mess, bendungan, pelebaran jalan dan pekerjaan jembatan Sungai Lae Renum penghubung jalan Kecamatan Sinehu-Pegagan Hilir. (manru/hm18)
